Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan meminta para pasangan calon dan pendukungnya yang merasa mendapatkan kemenangan pada pemilihan serentak 9 Desember 2020 untuk tidak terlalu bereuforia. Apalagi membuat perayaan dengan menimbulkan kerumunan karena saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Bawaslu Sumsel mengingatkan agar semua pihak, terutama pendukung pasangan calon untuk tetap menaati protokol kesehatan Covid-19. Kami mengimbau agar tidak ada perayaan yang mengumpulkan banyak orang atau kerumuman. Selain itu kami harap tidak ada iring-iringan atau konvoi kemenangan selain karena protokol Covid-19 juga karena bias melanggar aturan berlalu lintas," ujar Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto, Kamis (10/12).
Iin meminta agar pasangan calon, tim kampanye dan partai politik pengusung mengendalikan pendukung masing-masing agar tidak membuat kerumunan atau membuat perayaan yang berlebihan. Karena dikuatirkan hal itu bisa membuat penyebaran Covid-19 dan membuat klaster baru, seperti selama ini ditakutkan.
"Jadi perayaannya biasa saja. Apalagi hasil perolehan suaranya kan belum resmi. Nanti setelah ditetapkan KPU, baru resmi," kata Iin.
Di pemilihan serentak tahun 2020 di Sumsel, pihaknya telah melakukan supervisi dan monitoring pengawasan di tujuh kabupaten penyelenggara pemilihan serentak. Supervisi dan monitoring dilakukan untuk memastikan pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu di kabupaten, berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Sehingga, pemilihan serentak di Sumsel tahun 2020 berkualitas dan bermartabat. (R-1)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved