Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Selatan meminta para pasangan calon dan pendukungnya yang merasa mendapatkan kemenangan pada pemilihan serentak 9 Desember 2020 untuk tidak terlalu bereuforia. Apalagi membuat perayaan dengan menimbulkan kerumunan karena saat ini masih dalam kondisi pandemi Covid-19.
"Bawaslu Sumsel mengingatkan agar semua pihak, terutama pendukung pasangan calon untuk tetap menaati protokol kesehatan Covid-19. Kami mengimbau agar tidak ada perayaan yang mengumpulkan banyak orang atau kerumuman. Selain itu kami harap tidak ada iring-iringan atau konvoi kemenangan selain karena protokol Covid-19 juga karena bias melanggar aturan berlalu lintas," ujar Ketua Bawaslu Sumsel, Iin Irwanto, Kamis (10/12).
Iin meminta agar pasangan calon, tim kampanye dan partai politik pengusung mengendalikan pendukung masing-masing agar tidak membuat kerumunan atau membuat perayaan yang berlebihan. Karena dikuatirkan hal itu bisa membuat penyebaran Covid-19 dan membuat klaster baru, seperti selama ini ditakutkan.
"Jadi perayaannya biasa saja. Apalagi hasil perolehan suaranya kan belum resmi. Nanti setelah ditetapkan KPU, baru resmi," kata Iin.
Di pemilihan serentak tahun 2020 di Sumsel, pihaknya telah melakukan supervisi dan monitoring pengawasan di tujuh kabupaten penyelenggara pemilihan serentak. Supervisi dan monitoring dilakukan untuk memastikan pengawasan yang dilakukan jajaran Bawaslu di kabupaten, berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Sehingga, pemilihan serentak di Sumsel tahun 2020 berkualitas dan bermartabat. (R-1)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved