Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menangani 211 dugaan politik uang dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Jumlah tersebut berdasarkan temuan Bawaslu dan laporan masyarakat per 10 Desember 2020.
"Bawaslu menerima 147 laporan dan 64 temuan," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo, Minggu (13/12).
Dari total 211 dugaan politik uang itu, 27 di antaranya telah masuk ke penyidik kepolisian. Kemudian 78 masih diproses Bawaslu dan 106 dihentikan penanganannya.
Baca juga: Bawaslu Temukan 3 PPK di Tangsel belum Gunakan Sirekap
Sementara itu, 27 laporan yang ditindak lanjut ke penyidik kepolisian, sebanyak 13 diantaranya masih diproses penyidik, 12 telah dilimpahkan ke penuntut umum, dan 2 dihentikan penyidik atau SP3.
Selanjutnya, 12 laporan di tingkat penuntut umum, 9 di antaranya telah diteruskan ke pengadilan dan 3 masih diproses.
Di tingkat pengadilan, 6 laporan terkait dugaan politik uang telah diputus bersalah. Keenam laporan itu tersebar di sejumlah daerah, yakni di Kabupaten Pelalawan, Riau; Kota Tarakan, Kalimantan Utara; Kabupaten Berau, Kalimantan Timur; Kota Tangerang Selatan, Banten; Kota Palu, Sulawesi Tengah; dan Kota Cianjur, Jawa Barat.
Pelanggar dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 187A dalam Undang-undang 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengadilan menghukum lima pelanggar politik uang dengan 36 bulan penjara serta denda Rp200 juta.
"Di Pelalawan dihukum 6 bulan percobaan 1 tahun serta denda Rp200 juta," ucap Ratna. (OL-1)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved