Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
BERDASARKAN data Bawaslu RI yang dimutakhirkan hingga pukul 06.00 WIB kemarin terdapat 58 tempat pemungutan suara (TPS) yang berpotensi menggelar pemungutan suara ulang.
Jumlah TPS tersebut bertambah jika dibandingkan dengan hasil pengawasan Bawaslu, Rabu (9/12), yakni sebanyak 43 TPS dinyatakan berpotensi melakukan pemungutan suara ulang.
“Data diolah dari temuan dan laporan pelanggaran Bawaslu RI berdasarkan info dari semua provinsi,” kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar yang disampaikan kepada media di Jakarta, kemarin.
Provinsi Sulawesi Tengah menjadi wilayah yang paling banyak melakukan pemungutan suara ulang, yakni 16 TPS. Lalu Sumatra Barat 12 TPS, Jawa Timur 4 TPS, Riau 4 TPS, Sumatra utara 3 TPS, Banten 3 TPS, Jambi 2 TPS, Kalimantan Barat 2 TPS, Kepulauan Riau 2 TPS, Jawa Barat 2 TPS, dan Kalimantan Utara 2 TPS. Kalimantan Tengah 1 TPS, Jawa Tengah 1 TPS, Papua 1 TPS, Sulawesi Utara 1 TPS, Sulawesi Selatan1 TPS dan Sulawesi Barat 1 TPS.
Menurut Bawaslu, potensi pemungutan suara ulang disebabkan terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain, pemilih yang tidak berhak menggunakan hak pilih dan terdapat pemilih menggunakan hak pilih di lebih dari satu TPS.
“Selain itu kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) mencoblos surat suara, dan KPPS membagikan surat suara kepada saksi pasangan calon untuk dicoblos,” ujar Fritz.
Selain itu, ada 48 TPS yang menurut Bawaslu berpotensi melakukan penghitungan suara ulang. Di Provinsi Jawa Timur dilaporkan berjumlah 42 TPS, kemudian Bengkulu 5 TPS dan Jambi 1 TPS.
Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi, menjelaskan ada dua TPS yang dimungkinkan melakukan pemungutan suara ulang, yakni di TPS 07 Desa Tugu Kidul, Kecamatan Sliyeg dan TPS 1 Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Indramayu.
“Di Sliyeg diketahui ada petugas membuka kotak tidak sesuai tata cara,” ungkap Nurhadi, kemarin.
Sementara itu, KPU Riau menerima rekomendasi dari Bawaslu Bengkalis soal permasalahan di tiga TPS, yakni TPS 003 di Desa Balai Raja, Kecamatan Pinggir dan TPS 004 dan 005 di Desa Simpang Padang, Kecamatan Batin Solapan.
“Selesai pemungutan suara ditemukan ada pemilih di Kecamatan Pinggir yang tidak terdaftar di dalam DPT. Pemilih itu menggunakan form C pemberitahuan memilih milik orang lain. Itu yang digunakannya untuk memilih di TPS itu,” kata Ketua KPU Riau Ilham Muhammad Yasir di Pekanbaru, kemarin. (Ind/UL/RK/X-3)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana. Berdasarkan Perda 3/2013, pelaku pembuangan sampah sembarangan dapat dikenai uang paksa hingga Rp500.000.
Pengosongan TPS dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung bersama unsur kewilayahan.
Afifuddin kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (4/4), menjelaskan PSU tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya kondisi Pelaksanaan PSU di Empat TPS tersebut di guyur hujan lebat. Namun tidak memengaruhi antusiasme pemilih untuk datang ke TPS.
Satpol PP Kabupaten Bandung Barat menyegel tempat pengolahan sampah (TPS) ilegal milik perusahaan Tras Environ Mental di Desa Gudang Kahuripan, Kecamatan Lembang.
Tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan pemungutan suara ulang di TPS yang partisipasi pemilihnya rendah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved