Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang terpapar coronavirus disease 2019 (covid-19) sudah diganti sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020.
"Ya benar (sudah diganti sebelum pemungutan suara)," ujar Ilham ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/12).
Ia menjelaskan data KPU yang direkap pada 2 hingga 7 Desember 2020, menunjukkan ada 79.241 petugas KPPS dinyatakan reaktif covid-19 berdasarkan hasil tes cepat penapisan virus korona yang dilakukan sejak 23 November hingga 7 Desember 2020.
Dari 79.241 petugas KPPS yang dinyatakan reaktif, 10.897 sudah menjalani isolasi mandiri. Lalu 19.897 sudah menjalani tes usap, 4.824 KPPS diganti dan 5.115 orang menjalani tes cepat ulang.
Baca juga: KPPS di 1.172 TPS Tetap Bertugas meski Terpapar Covid-19
Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan temuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang masih bertugas di lapangan meski terinfeksi virus korona (covid- 19) terjadi di 1.172 TPS. Temuan itu berdasarkan data dalam Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu).
Meski ribuan KPPS dinyatakan positif covid-19, Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan data itu masih perlu ditinjau kembali dengan situasi di lapangan.
“Seberapa lama pascacovid-19 mereka tetap tugas dan lain-lain,” ujar Afif. (P-5)
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
KPU sedang menyusun rancangan peraturan KPU (RPKPU) terbaru tentang penggantian antarwaktu (PAW) anggota legislatif.
Themis Indonesia, TII, dan Trend Asia melaporkan dugaan korupsi itu dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Laporan dilayangkan pada 3 Mei lalu.
Koalisi masih memiliki waktu tujuh hari untuk memperbaiki pengaduan di DKPP yang tenggatnya jatuh pada 13 Juni mendatang.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved