Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra menegaskan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang terpapar coronavirus disease 2019 (covid-19) sudah diganti sebelum hari pemungutan suara 9 Desember 2020.
"Ya benar (sudah diganti sebelum pemungutan suara)," ujar Ilham ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (10/12).
Ia menjelaskan data KPU yang direkap pada 2 hingga 7 Desember 2020, menunjukkan ada 79.241 petugas KPPS dinyatakan reaktif covid-19 berdasarkan hasil tes cepat penapisan virus korona yang dilakukan sejak 23 November hingga 7 Desember 2020.
Dari 79.241 petugas KPPS yang dinyatakan reaktif, 10.897 sudah menjalani isolasi mandiri. Lalu 19.897 sudah menjalani tes usap, 4.824 KPPS diganti dan 5.115 orang menjalani tes cepat ulang.
Baca juga: KPPS di 1.172 TPS Tetap Bertugas meski Terpapar Covid-19
Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan temuan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang masih bertugas di lapangan meski terinfeksi virus korona (covid- 19) terjadi di 1.172 TPS. Temuan itu berdasarkan data dalam Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu).
Meski ribuan KPPS dinyatakan positif covid-19, Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan data itu masih perlu ditinjau kembali dengan situasi di lapangan.
“Seberapa lama pascacovid-19 mereka tetap tugas dan lain-lain,” ujar Afif. (P-5)
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
Setelah melalui serangkaian persidangan sengketa informasi,Pengamat Kebijakan Publik, Bonatua Silalahi resmi menerima salinan dokumen ijazah mantan Presiden Jokowi tanpa sensor dari KPU.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) kembali masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved