Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Komisi II DPR RI, menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp 7 triliun kepada KPU,dan sebesar Rp 6 triliun kepada Bawaslu untuk Pemilu 2024
Pagu anggaran itu dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebesar Rp1,46 triliun dan program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi sebesar Rp5,63 triliun.
Kondisi politik yang semakin dinamis membuat penafsiran tentang ketentuan pidana pemilu seringkali berbeda.
Demokratisasi adalah sebuah proses politik yang mendorong adanya keterlibatan semua pihak tanpa terkecuali, termasuk bagi kaum perempuan.
Anggota Komisi II DPR Aminurokhman mengatakan peraturan Bawaslu tidak bisa lepas dari peraturan KPU.
"Menyatakan (pihak) Terlapor (KPU RI) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,"
Ia menilai, terutama pada bagian pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi sangat penting untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pelaporan terkait pelanggaran Pemilu.
Nasib keenam parpol tersebut akan mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu atau tidaknya akan dibacakan ketika sidang.
RATUSAN nomor induk kependudukan (NIK) warga Jawa Tengah dicatut dalam kepengurusan partai politik yang masuk dalam sistem informasi parpol (Sipol).
Mereka meminta Bawaslu lepas dari afiliasi partai politik
Dari hasil audit itu, diketahui bahwa terdapat aliran dana yang dilakukan SR bukan untuk kepentingan pemilihan, pemilu, maupun kepentingan lainnya dari Bawaslu Kota Depok.
Dalam sidang pemeriksaan yang digelar Bawaslu, Partai Pandai menyatakan bahwa proses pendaftaran parpol calon peserta Pemilu 2024 telah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017.
Koordinator Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu mempertegas beberapa catatan kritis hasil pemantauan setiap tahapan pelaksanaan pemilu.
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menerangkan memang dalam Perbawaslu sebelumnya tidak ada bahas soal investigasi
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan (Jaksel) terus berupaya meminimalisir terjadinya pelangggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga, Jawa Tengah temukan potensi keanggotaan ganda 4.075 nama anggota parpol.
Bawaslu menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dam partai politik (parpol) terkait adanya dugaan pencatutan nomor induk kependudukan (NIK).
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menerangkan jika Pilkada dimajukan, pihak penyelenggara bakal mengalami kendala atau kesulitan lantaran tahapan Pemilu yang menjadi padat.
Dokumen parpol yang diunggah tidak sesuai dengan syarat yang diminta, seperti berkas SK pengesahan Menkunhan tentang AD/ART partai pada kolom berkas akta notaris parpol.
Adapun dua laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diteruskan Bawaslu, berasal dari Partai Kedaulatan Rakyat dan Partai Bhinneka Indonesia.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved