Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Adapun dua partai politik yang memasukkan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu, yakni Partai Pelita dan Partai Karya Republik.
Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tak bisa mendeteksi kegandaan nomor induk kependudukan (NIK).
“Harapan itu masih ada. Jadi jangan sampai mematikan hak konstitusionalnya,”
Tiga partai politik yang gagal lolos pendaftaran pemilu 2024 mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu.
SEBANYAK 13 partai politik (parpol) yang tak lolos pendaftaran peserta Pemilu 2024 mendatangi kantor Bawaslu untuk konsultasi dan ada pula yang ajukan permohonan sengketa.
PEMANTAU Pemilu PB PMII mendorong keterlibatan perempuan dalam proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) anggota Bawaslu di 25 provinsi se-Indonesia.
Partai yang mengajukan permohonan sengketa, ujar Lolly adalah Partai Berkarya. Terhadap laporan itu, imbuhnya, Bawaslu akan mendalami dan mengkaji.
"Permohonan sengketa ada Partai Berkarya, Bhineka, sama Pandai," ujar anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Totok Hariyono
Partai Berkarya merupakan salah satu dari 16 partai politik yang berkasnya dikembalikan KPU. Sebab, syarat pendaftaran calon peserta Pemilu 2024 dianggap belum lengkap.
Pasalnya, aksi pencatutan itu patut diduga dilakukan dengan sengaja. Sehingga pihak yang menjadi pelakunya dapat dipidanakan secara sendiri maupun bersama-sama.
Idham menuturkan Bawaslu sudah diberikan akses Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) untuk ikut mengawasi dokumen yang diunggah. Akses tersebut juga berupa sharing account.
Peluncuran buku Mencatat Masa Silam, Menerangi Masa Depan, itu dilaksanakan di Banyu Urip
Tahapan pendaftaran peserta Pemilu 2024 juga rawan sengketa oleh partai politik. Jika ada partai politik yang merasa dirugikan, bisa mempersoalkan mekanisme pendaftaran ke Bawaslu.
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) resmi mendaftar sebagai lembaga pemantau Pemilu di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
Aktivitas pemantauan Perludem akan dilaksanakan terhadap seluruh tahapan Pemilu 2024. Serta, akan disampaikan kepada setiap stakeholder pemilu.
Dari total 150 orang peserta yang lolos seleksi tahapan tes kesehatan dan tes wawancara di 25 provinsi, hanya terdapat 28 orang peserta perempuan atau sekitar 18,7%.
Sesuai ketentuan yang berlaku, parpol masih memiliki waktu untuk memperbaiki berkas pendaftaran yang sudah diserahkan ke KPU.
Bawaslu terus melakukan pengawasan terhadap data-data yang disampaikan parpol saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan mengawal agenda pemilihan umum (pemilu) 2024.
Bawaslu ingin melihat bagaimana Helpdesk KPU bekerja untuk melakukan pelayanan terhadap papol calon peserta pemilu.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved