Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja membeberkan ada dua partai politik (parpol) yang melapor soal dugaan pelanggaran administrasi dalam tahapan pendaftaran parpol peserta Pemilu 2024.
“Partai Pelita dan Partai Karya Republik (Pakar) pada 22 Agustus 2022 memasukkan berkas laporan. Sedangkan, Partai Kongres (melakukan) konsultasi,” jelas Bagja, Senin (22/8).
Lebih lanjut, dia menekankan hal ini berbeda dengan parpol yang telah mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu. Diketahui, sebanyak 16 parpol gagal lolos tahap pendaftaran KPU RI yang bergulir pada 1-14 Agustus 2022.
Baca juga: Pengamat: NasDem dan PDIP Masih Mencari Titik Singgung
Beberapa parpol telah mengajukan permohonan sengketa kepada Bawaslu. Seperti, Partai Berkarya, Partai Bhinneka Indonesia dan Partai Negeri Daulat Indonesia (Pandai). Dari 16 parpol tersebut, 13 di antaranya datang ke Bawaslu untuk berkonsultasi dan mengajukan sengketa.
“Sudah ada 13 partai yang ke Bawaslu. Sepuluh melakukan konsultasi dan tiga mengajukan permohonan sengketa," ungkap anggota Bawaslu Lolly Suhenty, Minggu (21/8).(OL-11)
Sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024, lanjut dia, pasangan calon harus menyerahkan laporan awal dana kampanye paling lambat H-1 pelaksanaan kampanye.
Reses diharapkan dapat meningatkan hubungan sinergis antara wakil rakyat dengan pemilihnya, sehingga tetap terpelihara komunikasi serta mendorong partisipasi masyarakat.
Kaburnya 16 tahanan di Polsek Metro Tanah Abang dari lantai dua, rupanya berkat adanya dua alat bantu.
Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penistaan agama buntut ceramahnya yang menyinggung salat dan zakat dalam islam.
Jemaah haji Indonesia yang berangkat tahun ini sebanyak 99.886 orang. Para jemaah terbagi menjadi haji reguler sebanyak 92.668 orang dan haji khusus sebanyak 7.218 orang.
Perlu ada kebijakan afirmatif dari Presiden, kementerian dan kepala daerah terkait alokasi anggaran pengelolaan sampah supaya masuk menjadi alokasi anggaran prioritas.
BAWASLU Bali membenarkan jika laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jembrana merupakan pelanggaran secara administratif.
Jelang Pilkada serentak yang tinggal enam hari lagi, Bawaslu Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) menemukan 40 pelanggaran terjadi di berbagai daerah di Sumut.
SEBANYAK 15 rumah kos mewah di Kecamatan Setiabudi, dikenakan sanksi denda karena 15 rumah kos mewah ini diketahui tidak mengantongi izin.
MENTERI KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pemberian sanksi administratif kepada pelaku pemagaran pagar laut di Tangerang bisa berpeluang untuk dibawa ke pidana umum.
POLRESTA Solo menggandeng, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kota Solo, dan Jasa Raharja menggelar Inspeksi Keselamatan LLAJ (ramp check)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved