Saksi Ahli MK tidak Bisa Mendiskualifikasi Prabowo-Gibran

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dinilai tidak berwenang mengadili pelanggaran adminstratif yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) pada Pemilu 2024, termasuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Perkara pelanggaran administratif yang bersifat TSM dan dengannya mahkamah berwenang memutus dengan putusan pembatalan terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden in casu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan pemungutan ulang maka hal itu tidak dibenarkan secara hukum,” kata pakar hukum tata negara Abdul Chair Ramadhan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (4/4).

Abdul menjadi ahli yang dihadirkan tim hukum Prabowo-Gibran dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024.

Abdul menyampaikan menyatakan dalam pengaturan kompetensi atau pembagian wewenang penyelesaian perkara hasil Pemilu antara Bawaslu dan MK.

Kewenangan MK, kata dia, jelas hanya soal perselisihan hasil pemilu yang memengaruhi penentua terpilihnya pasanga calon.

"Frasa hanya terhadap hasil penghitungan suara bermakna pembatasan dan itu tetap," kata dia. (Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani