Bawaslu Klaten Terbitkan Buku Sejarah Pengawasan Pemilu

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Klaten, Jawa Tengah, meluncurkan
buku sejarah pengawasan pemilu. Peluncuran buku Mencatat Masa Silam,
Menerangi Masa Depan, itu dilaksanakan di Banyu Urip.

Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Jateng, M
Rofiuddin, secara daring mengatakan, pemilu di Indonesia memiliki sejarah panjang, termasuk pengawas pemilu.

"Jujur, kita tidak ingin sejarah pengawasan pemilu itu terkubur
dalam-dalam. Karena, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan ungkap
untuk pembelajaran anak cucu kita di masa yang akan datang," imbuhnya.

Rofiuddin memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerja Bawaslu Kabupaten Klaten yang telah menerbitkan buku sejarah pengawasan pemilu.
"Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang sangat
bermanfaat bagi pengawas pemilu di masa yang akan datang," ucapnya.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, Arif Fatkhurrokhman mengatakan bahwa dalam memperingati ulang tahun keempat, Bawaslu Kabupaten dan Kota diminta untuk membuat buku sejarah pengawasan
Pemilu.

"Kami juga berharap buku sejarah pengawasan pemilu yang diluncurkan dan
dibedah pada hari ini ke depan bisa menjadi bahan literasi bagi generasi  mendatang," ujarnya.

Dia menyampaikan terima kasih kepada para mantan ketua Panwaslu dan narasumber bedah buku sejarah pengawasan pemilu tersebut.

Untuk bedah buku sejarah pengawasan pemilu, Bawaslu menghadirkan mantan
Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten Suharno dan Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Kabupaten Klaten Syahruna sebagai narasumber.

Mantan Ketua Panwaslu Suharno mengatakan, secara administrasi buku
sejarah pengawasan pemilu "Mencacat Masa Silam, Menerangi Masa Depan"
itu sudah baik. Tetapi, catatan dan datanya masih kurang lengkap.

Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Syahruna, menyambut
baik penerbitan buku mengenai sejarah pengawasan Pemilu oleh Bawaslu
Kabupaten Klaten. "Karena menyangkut sejarah, data harus lengkap. Karena itu, kalau ada dokumen pendukung yang belum ada bisa dilengkapi. Kami dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bisa membantu," tandasnya.

Di tempat yang sama, mantan Ketua Panwaslu Kabupaten Klaten Joko Yunanto mengatakan untuk lebih menguatkan peran dan fungsi Bawaslu kabupaten dan kota, maka harus ada penguatan regulasi.

"Penguatan regulasi itu penting. Misal, Bawaslu diberi kewenangan yang
lebih untuk menyidik dan memutus perkara pelanggaran pemilu. Kalau
regulasinya masih seperti saat ini, maka tidak banyak yang bisa diharap
dari peran dan fungsi Bawaslu," tegasnya. (N-2)