Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI meneruskan dua laporan dugaan pelanggaran administrasi yang diajukan partai politik untuk dilanjutkan ke sidang pemeriksaan. Keputusan itu berdasarkan hasil sidang pendahuluan atas delapan laporan dugaan pelanggaran administrasi sejak Kamis (25/8) hingga Jumat (26/8).
Dari delapan laporan, majelis sidang memutuskan dua laporan dapat diterima memenuhi syarat formil dan materiil. Sedangkan, dua laporan lain tidak dapat diterima.
"Menetapkan, menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materiil, menyatakan laporan dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan," ungkap Ketua Majelis Rahmat Bagja didampingi empat Anggota Majelis Lolly Suhenty, Puadi, Totok Hariyono dan Herwyn JH Malonda, dalam keterangannya, Sabtu (27/8).
Baca juga: Perludem Resmi Jadi Pemantau Pemilu 2024
Adapun dua laporan yang diterima, yakni laporan Partai Kedaulatan Rakyat (PKR) dengan nomor 006/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 yang diajukan oleh Tuntas Subagyo dan Sigit Prawoso. Lalu, dari Partai Bhinneka Indonesia (PBI) dengan nomor 007/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 yang diajukan oleh Nurdin Purnomo dan Harider Singh.
Sementara itu, dua laporan lain ditolak majelis, yakni laporan yang diajukan Irman Jaya dan Muhammad Taufiqurrahman dari Partai Berkarya dengan nomor laporan 005/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022. Serta, laporan yang diajukan oleh Aisyah dan Syamsul Abbas dari Partai Kongres dengan nomor laporan 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022.
Baca juga: KPU Rampungkan Verifikasi Administrasi Parpol di 3 Wilayah
Majelis sidang menilai kedua laporan telah memenuhi syarat formil, tetapi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat materiil. Untuk laporan dari Partai Berkarya, Lolly menyebut para pelapor tidak dapat menguraikan tata cara, prosedur dan mekanisme yang diduga telah dilanggar oleh terlapor (Komisi Pemilihan Umum).
Oleh karena itu, majelis menilai tidak terdapat peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran administratif pemilu. Sedangkan terkait laporan dari Partai Kongres, Totok mengatakan para pelapor telah menyebutkan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan pelapor (KPU). Itu berupa tindakan pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik.
Hal itu berakibat Partai Kongres gagal menjadi peserta pemilu 2024, namun pelapor tidak bisa menunjukan ketentuan hukum atau peraturan perundangan yang telah dilanggar oleh KPU sehingga laporan itu dinilai tidak memenuhi syarat materiil. Sidang pemeriksaan akan dilanjutkan pada Selasa (29/8) mendatang, dengan agenda mendengarkan pokok laporan dari pelapor dan KPU selaku terlapor.(OL-11)
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) se-Jawa Barat menangani 131 dugaan pelanggaran pemilu. Jumlah pelanggaran diduga akan terus meningkat menjelang pelaksanaan pemilu 2024.
Kesepakatan koalisi ditandai dengan pembacaan deklarasi dari masing-masing pimpinan parpol.
Tata kelola organisasi partai politik dibenahi melalui aturan dan standar modern. Kaderisasi harus berjalan melalui tahapan secara berkelanjutan, kontrol atas potensi penyimpangan
PRESIDEN Joko Widodo merespons pertanyaan awak media mengenai restu yang diberikan bagi putra bungsunya Kaesang Pangarep, yang disebut-sebut berpotensi maju dalam Pilkada 2024.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
TEMUAN terkait dugaan adanya ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik dinilai akan mendegradasi kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024.
BAWASLU Bali membenarkan jika laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Jembrana merupakan pelanggaran secara administratif.
Jelang Pilkada serentak yang tinggal enam hari lagi, Bawaslu Sumatera Utara (Bawaslu Sumut) menemukan 40 pelanggaran terjadi di berbagai daerah di Sumut.
SEBANYAK 15 rumah kos mewah di Kecamatan Setiabudi, dikenakan sanksi denda karena 15 rumah kos mewah ini diketahui tidak mengantongi izin.
MENTERI KKP Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa pemberian sanksi administratif kepada pelaku pemagaran pagar laut di Tangerang bisa berpeluang untuk dibawa ke pidana umum.
POLRESTA Solo menggandeng, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Kota Solo, dan Jasa Raharja menggelar Inspeksi Keselamatan LLAJ (ramp check)
Adapun dua partai politik yang memasukkan berkas laporan dugaan pelanggaran administrasi ke Bawaslu, yakni Partai Pelita dan Partai Karya Republik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved