Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
RATUSAN nomor induk kependudukan (NIK) warga Jawa Tengah dicatut dalam kepengurusan partai politik yang masuk dalam sistem informasi parpol (Sipol). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu niat baik parpol untuk melakukan penghapusan.
"Hasil temuan sudah kita rekap dan laporkan ke KPU untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan temuan meningkat 46 persen pada Agustus-September ini," kata Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Anik Solihatun.
Berdasarkan data yang masuk, jelas Anik, terdapat 122 laporan yang diserahkan ke KPU. Pencatutan NIK warga Jawa Tengah masuk dalam kepengurusan partai politik tersebut berasal dari kalangan ASN, anggota kepolisian dan TNI.
Sementara itu Ketua KPU Jawa Tengah Paulus Widiyantoro membenarkan laporan dari Bawaslu Jateng tersebut, bahkan pencatutan NIK tersebut masuk dalam kepengurusan partai politik terjadi di hampir srmua wilayah dengan rata-rata 20 warga.
"Kami langsung menindaklanjuti laporan warga tersebut dengan mengkonfirmasikan ke parpol untuk segera dihapus," ujar Paulus Widiyantoto.
Penghapusan NIK warga yang dicatut dalam kepengurusan pantai politik, lanjutnya, masuk data sipol hanya dapat dilakukan oleh partai politik itu sendiri. "Kita menunggu niat baik parpol itu sendiri, karena hanya parpol yang bersangkutan yang bisa menghapus," imbuhnya. (OL-15)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved