Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
RATUSAN nomor induk kependudukan (NIK) warga Jawa Tengah dicatut dalam kepengurusan partai politik yang masuk dalam sistem informasi parpol (Sipol). Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu niat baik parpol untuk melakukan penghapusan.
"Hasil temuan sudah kita rekap dan laporkan ke KPU untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan temuan meningkat 46 persen pada Agustus-September ini," kata Koordinator Divisi Pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah Anik Solihatun.
Berdasarkan data yang masuk, jelas Anik, terdapat 122 laporan yang diserahkan ke KPU. Pencatutan NIK warga Jawa Tengah masuk dalam kepengurusan partai politik tersebut berasal dari kalangan ASN, anggota kepolisian dan TNI.
Sementara itu Ketua KPU Jawa Tengah Paulus Widiyantoro membenarkan laporan dari Bawaslu Jateng tersebut, bahkan pencatutan NIK tersebut masuk dalam kepengurusan partai politik terjadi di hampir srmua wilayah dengan rata-rata 20 warga.
"Kami langsung menindaklanjuti laporan warga tersebut dengan mengkonfirmasikan ke parpol untuk segera dihapus," ujar Paulus Widiyantoto.
Penghapusan NIK warga yang dicatut dalam kepengurusan pantai politik, lanjutnya, masuk data sipol hanya dapat dilakukan oleh partai politik itu sendiri. "Kita menunggu niat baik parpol itu sendiri, karena hanya parpol yang bersangkutan yang bisa menghapus," imbuhnya. (OL-15)
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved