Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp7 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sebesar Rp6 triliun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Semua anggaran itu diberikan agar penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan sukses dan menekan potensi korban jiwa.
"Jadi penambahan anggaran ini disetujui dengan tujuan agar peristiwa miris pada Pemilu 2019 yang lalu tidak terulang lagi. Harapannya jangan ada korban jiwa lagi, apa lagi petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan," ujar anggota DPR RI Junimart Girsang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9).
Menurut dia, anggaran tersebut telah diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu, Selasa (20/9), di Gedung Parlemen.
Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Tambah, DPR : Jangan Ada Korban Jiwa Lagi
Penambahan anggaran itu dilakukan berdasarkan pembahasan mendalam dengan tujuan agar pada pemilu 2024 tidak menelan korban jiwa seperti 2019.
"KPU dan Bawaslu ini kan bekerja berbasis anggaran jadi kinerja itu berbasis anggaran. Tentu ketika anggarannya minim, kinerjanya juga tidak maksimal dan akan sangat beresiko juga tentunya dengan hasil demokrasi kita," ucapnya.
Tidak hanya itu, Junimart juga menyinggung data jumlah petugas penyelenggara pemilu yang menjadi korban pada Pemilu 2019 lalu. Dengan catatan sebanyak 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit.
"Pemilu 2024 akan sangat padat dibandingkan dengan pemilu 2019. Tentunya akan menjadi Pemilu yang melelahkan jika jumlah petugasnya tidak sebanding. Sementara kita tidak menginginkan ada korban yang sakit serius, meninggal hanya karena kelelahan," terangnya.
Komisi II DPR meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dapat memenuhi penambahan anggaran tersebut.
"Karena penambahan anggaran ini berdasarkan pembahasan data, realistis yang sudah seharusnya disetujui oleh Banggar DPR-RI dan Pemerintah," pungkasnya. (RO/OL-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief menyambut positif kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tiket pesawat domestik.
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved