Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KOMISI II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp7 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sebesar Rp6 triliun kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Semua anggaran itu diberikan agar penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan sukses dan menekan potensi korban jiwa.
"Jadi penambahan anggaran ini disetujui dengan tujuan agar peristiwa miris pada Pemilu 2019 yang lalu tidak terulang lagi. Harapannya jangan ada korban jiwa lagi, apa lagi petugas penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia akibat kelelahan," ujar anggota DPR RI Junimart Girsang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9).
Menurut dia, anggaran tersebut telah diputuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU dan Bawaslu, Selasa (20/9), di Gedung Parlemen.
Baca juga: Anggaran Pemilu 2024 Tambah, DPR : Jangan Ada Korban Jiwa Lagi
Penambahan anggaran itu dilakukan berdasarkan pembahasan mendalam dengan tujuan agar pada pemilu 2024 tidak menelan korban jiwa seperti 2019.
"KPU dan Bawaslu ini kan bekerja berbasis anggaran jadi kinerja itu berbasis anggaran. Tentu ketika anggarannya minim, kinerjanya juga tidak maksimal dan akan sangat beresiko juga tentunya dengan hasil demokrasi kita," ucapnya.
Tidak hanya itu, Junimart juga menyinggung data jumlah petugas penyelenggara pemilu yang menjadi korban pada Pemilu 2019 lalu. Dengan catatan sebanyak 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit.
"Pemilu 2024 akan sangat padat dibandingkan dengan pemilu 2019. Tentunya akan menjadi Pemilu yang melelahkan jika jumlah petugasnya tidak sebanding. Sementara kita tidak menginginkan ada korban yang sakit serius, meninggal hanya karena kelelahan," terangnya.
Komisi II DPR meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dapat memenuhi penambahan anggaran tersebut.
"Karena penambahan anggaran ini berdasarkan pembahasan data, realistis yang sudah seharusnya disetujui oleh Banggar DPR-RI dan Pemerintah," pungkasnya. (RO/OL-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved