Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akan segera menentukan nasib 6 partai politik yang melapor terkait dugaan pelanggaran administrasi.
Diketahui, sejauh ini Bawaslu tak meloloskan Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU) ke proses pendaftaran Pemilu 2024.
Bawaslu masih menggantungkan nasib enam parpol lain, yakni Partai Bhineka Indonesia (PBI), Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Negeri Daulat Indonesia (PANDAI), Partai Masyumi, Partai Kedaulatan dan Partai Pandu Bangsa.
"Kami baru akan plenokan nanti malam," ungkap anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty kepada Media Indonesia, Minggu (11/9).
Baca juga: Pencatutan NIK, Bawaslu Surati KPU dan Parpol
Rencananya, kata Lolly, nasib keenam parpol tersebut akan mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu atau tidaknya akan dibacakan ketika sidang.
Adapun Bawaslu tak meloloskan dua parpol, yakni Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU). Bawaslu menegaskan KPU sebagai terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi terkait tata cara pemdaftaran parpol. Bawaslu menyatakan KPU sesuai dengan mekanisme yang telah diatur sesuai perundang-undangan.
"Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu," ungkap Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.(OL-5)
Pembatasan masa jabatan dapat memungkinkan regenerasi anggota DPR, menghadirkan gagasan segar, dan mendorong munculnya kader yang kompeten serta akuntabel.
Para ketua umum partai politik yang hadir ke Istana Negara ialah yang memiliki kursi di DPR.
Aksi massa 28-30 Agustus 2025 berujung korban jiwa dan melahirkan “17+8 Tuntutan Rakyat” yang mendesak reformasi DPR, TNI, Polri, hingga partai politik.
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved