PENGURUS Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menggelar audiensi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta, Jumat (2/9) siang.
Sekjen PB PMII M Rafsanjani menyatakan, PB PMII hadir pada kesempatan tersebut untuk menyampaikan sejumlah pokok-pokok pikiran penting sebagai masukan kepada KPU RI.
"Pelaksanaan Pemilu (Pemilihan Umum) 2019 harus menjadi catatan penting bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dalam memaksimalkan Pemilu 2024," jelas Rafsanjani dalam keterangan yang diterima, Jumat.
Ia mengatakan, selain itu, pihaknya juga konsen mendorong aksesibilitas logistik kepada daerah-daerah di luar Pulau Jawa, agar narasi Indonesia sentris dapat direalisasikan oleh pemerintah.
"Pada Pemilu 2024, PB PMII mendorong dan mengawal sejumlah isu utama dalam pelaksanaan pemilu seperti partisipasi masyarakat, korupsi pemilu, eks koruptor, kampanye di kampus, dan sejumlah isu turunan lainnya," kata Rafsan, sapaan akrab Rafsanjani.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Pemantau Pemilu PB PMII Hasnu mempertegas beberapa catatan kritis hasil pemantauan setiap tahapan pelaksanaan pemilu.
Hasnu menegaskan, pertama, Pemantau Pemilu PB PMII menyoroti secara serius terkait insiden pencatutan nama penyelenggara baik KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bahkan nama warga menjadi kader parpol.
"Pemantau Pemilu PB PMII akan melaporkan sejumlah parpol yang tidak patuh terhadap UU Pemilu dan aturan main KPU ke Bawaslu dan bahkan akan memproses hal tersebut ke tindak pidana umum yang menjadi kewenangan pihak kepolisian," jelas Hasnu.
Baca juga: PKB Persilahkan PDIP Gabung, Tapi ada Syaratnya
Kedua, lanjut dia, Pemantau Pemilu PB PMII juga mendorong bahwa caleg eks koruptor pada 2024 perlu diberikan tanda khusus di alat peraga kampanye dan surat suara bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana koruptor.
"Hal ini penting dilakukan oleh KPU sebagai bentuk pendidikan politik kepada publik sebagai pemilik kedaulatan, agar kemudian rakyat kita cerdas dalam memilih pemimpinya," kata Hasnu.
Ketiga, Pemantau Pemilu PB PMII juga terus mendorong agar kampus sebagai ruang kampanye bagi parpol. Menurut Hasnu, karena sesungguhnya pemilih rasional itu ada di kampus.
"Kampus harus menjadi kompas di tengah kebuntuan demokrasi yang serbapragmatis, biaya politik mahal, dicederai politik uang, kampanye hitam, isu hoaks dan SARA serta pola rayuan buzzer dalam menggiring opini publik untuk mendukung capres dan cawapres oligarki yang pada gilirannya menyesatkan kewarasan akal sehat publik dalam menjatuhkan pilihan politiknya di Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024," jelas Hasnu.
Sementara itu, Anggota KPU RI Augus Mellaz menyambut baik kehadiran aktivis PB PMII.
"Ke depan, KPU RI akan menempatkan Kelompok Cipayung seperti PB PMII sebagai mitra strategis dalam menjaga kedaulatan pemilu," jelas Augus.
Ia mengakui, sejumlah pokok pikiran PB PMII yang menjadi konsentrasi utama dalam setiap tahapan pemantauan di Pemilu 2024 banyak hal yang sama.
"KPU RI akan menjalin hubungan baik dengan PB PMII demi sama-sama menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024," kata Augus.
Hadir pula pada kesempatan itu M Afifudin Anggota Bawaslu RI dan sejumlah Pemantau Pemilu PMII. (RO/OL-16)
