BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI akhirnya buka suara terkait adanya usulan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang ingin memajukan Pilkada 2024.
Diketahui, KPU menilai Pilkada 2024 lebih baik digelar pada September. Padahal, jadwal yang sudah disetujui pemerintah ialah pada November.
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menerangkan jika Pilkada dimajukan, pihak penyelenggara bakal mengalami kendala atau kesulitan lantaran tahapan pemilu yang menjadi padat.
Bagja memperkirakan di sekitar bulan Mei 2024, Bawaslu dan KPU bakal disibukkan dengan adanya sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca juga: Bawaslu Temukan Beberapa Data Parpol Tak Sinkron
"Apalagi sampai September. Tapi itu tergantung dari hasil pembicaraan antara KPU pemerintah dan juga DPR," terang Bagja, Minggu (28/8).
"Belum lagi, kata Bagja, setelah tahapan kampanye bakal riuh sengketa pencalonan kepala daerah yang jumlahnya tak sedikit.
"Tapi kami tergantung saja dan tidak ada masalah mau September mau November. Ya silahkan yang jelas adalah beban penyelenggara maka akan semakin bertumpuk," tambahnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengungkap beberapa alasan yang menjadi dasar pencoblosan Pilkada 2024 harus digelar pada September.
Ia menerangkan apabila waktu pencoblosan digelar pada November maka pelantikan kepala daerah yang terpilih tidak dapat serentak.
Sejauh ini, kata serentak, lanjut Hasyim, hanya dapat terwujud saat pencoblosannya saja.
"Padahal dalam UU Pilkada ada, keserentakannya adalah bersama-bersama dengan pelantikan pejabat yang masa jabatannya paling akhir. Ini kayanya susah dipenuhi," kata Hasyim di dalam diskusi virtual, Kamis, 25 Agustus 2022. (Ykb/OL-09)
