Bawaslu Jaksel Gelar Bimtek Penanganan Pelanggaran Pemilu

BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan (Jaksel) terus berupaya meminimalisir terjadinya pelangggaran pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Jakarta Selatan Muchtar Taufiq mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan muncul berbagai macam permasalahan mulai dari pendaftaran peserta, pendaftaran calon, kampanye, hingga pemungutan suara ataupun pada tahapan lainnya.

"Hal ini tentu akan menuntut penyelenggara Pemilu untuk mengubah regulasinya lebih efektif, efisien, dan tentunya harus cepat tanggap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun peserta Pemilu," ujar Muchtar saat membuka kegiatan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran pemilu dengan tema 'Bimbingan Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak 2024' di Hotel Goodrich Suite, Jakarta, Selasa (30/8). Bimtek diikuti Koordiv PP Kota se-DKI Jakarta, kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, organisasi kepemudaan, serta organisasi masyarakat lainnya.

Sedangkan Kanit 5 Subdit IV Dittipidum Bareskrim Polri Komisaris Nur Said memberikan gambaran terkait upaya penanganan tindak pidana yang juga berkaitan dengan penanganan pelanggaran pemilu. Demi mengoptimalkan penanganan pelanggaran pemilu, jelasnya, perlu ada soliditas dan kerja sama yang baik dari semua pihak hingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

Ia mengingatkan, bahwa dalam menangani temuan pelanggaran yang terjadi jangan pernah menunggu lama dalam melakukan proses penyelidikannya. "Segera lakukan penyelidikan semaksimal mungkin dan beri laporan ke Polri," tegasnya.

Sedangkan, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Selatan Abdul Salam berharap, bimtek ini dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terkait penanganan pelanggaran pemilu, termasuk cara melakukan analisis dan kajian dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan.

"Dengan adanya materi ini, tentu menjadi ilmu yang sangat penting dalam mempersiapkan diri jika nanti terjadi pelanggaran pemilu," pungkasnya. (RO/OL-15)