Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Salatiga, Jawa Tengah temukan potensi keanggotaan ganda 4.075 nama anggota parpol. Hal itu diketahui dari kegiatan pencermatan dalam sistem informasi partai politik (Sipol).
Setelah melakukan pencermatan tergadap daftar nama anggota partai politik melalui Sipol, Bawaslu Kota Salatiga menemukan ribuan nama anggota dari 24 parpol calon peserta pemilu 2024 berpotensi ganda. Bahkan dari daftar hasil pencermatan yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Salatiga untuk ditindaklanjuti, dari ribuan anggota parpol berpotensi ganda tersebut, sebagian (50 persen) ada pada satu partai politik. "Kita mendapatkan daftar nama berpotensi ganda melalui kegiatan pencermatan dari Sipol yang diakses pada Rabu (10/8) lalu," kata Ketua Bawaslu Kota Salatiga Agung Ari Mursito
Berdasarkan data daftar nama anggota parpol berpotensi ganda diperoleh, lanjut Agung, sebanyak 1.917 nama berasal dari satu partai politik dan 2.158 nama berasal dari beberapa partai politik lainnya. Untuk menindaklanjuti masalah ini hasil temuan diserahkan ke KPU Kota Salatiga.
Selain menemukan ribuan nama anggota parpol berpotensi ganda, demikian Agung, Bawaslu Kota Salatiga juga mendapat laporan adanya nama pegawai negeri sipil (ASN) yang tercantum sebagai anggota partai, sehingga hal ini dilakukan verifikasi lebih lanjut baik kepada yang bersangkutan maupun parpol.
"Kita minta agar parpol kembali mencocokan data dengan KTA dan KTP-el maupun KK yang terdapat dalam Sipol dengan memperhatikan Pasal 36 PKPU No 4 tahun 2022," ujarnya. (OL-15)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved