Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Mulai dari penerbitan SUN domestik berdenominasi rupiah, hingga lebih bijak dalam menambah suplai dolar AS.
Pemerintah harus mampu mempercepat pencairan berbagai jenis belanja yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak pandemi covid-19.
Pertama, adanya risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah yang mencapai 35%-40%.
Pengalihan anggaran pilkada untuk penanganan virus korona tentu memengaruhi anggaran daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, anggaran pilkada sebaiknya dari APBN.
Penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan lartas impor, dan percepatan layanan proses ekspor-impor melalui national logistic ecosystem dinilai tepat.
Pemerintah diperkenankan melebarkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari semula hanya 3% menjadi di atas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Terkait ketersediaan bahan pangan, Luhut menegaskan pemerintah telah megatur sedemikian rupa dan menegaskan tak ada masalah.
"Jadi 2020, 2021, 2022. Setelah itu baru kembali pada 3%," ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan anggaran penanganan Covid-19 yang ada saat ini belumlah maksimal. Butuh anggaran yang lebih besar untuk serius menuntaskan wabah Covid-19.
Perubahan asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah menjadi sinyal kuat bagi pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan yang tepat di sisi fiskal.
Kementerian keuangan telah mengkaji dan mengerucutkan opsi yang dapat diambil untuk menghadapi kegentingan yang diakibatkan pandemi Covid-19.
Pihaknya kini sedang mengidentifikasi seluruh perubahan sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan yang bersifat darurat baik di bidang kesehatan maupun social safety net.
Ada sekitar 100 ribu alat pelindung diri (APD) akan dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu pun dengan perawatan pasien covid-19.
Penyebabnya jelas karena serangan virus korona yang kini mengganggu ekosistem perekonomian nasional.
Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel mengatakan pengajuan APBN Perubahan juga untuk mendukung efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 oleh pemerintah.
Menurut Said, revisi penjelasan yang memberikan kelonggaran defisit APBN dari 3% ke 5% dari PDB dan rasio pajak terhadap PDB tetp 60%
Ekonom Bank Permata Josua Pardede, menilai langkah pemerintah untuk mengalokasikan anggaran APBN untuk memfokuskan terhadap tiga prioritas sudah tepat.
Di masa sulit seperti sekarang, APBN dan APBD harus difokuskan pada tiga hal yakni kesehatan, bantuan sosial dan insentif ekonomi.
Pemerintah sudah melakukan perubahan dalam APBN 2020 dan mempermudah realisasi dan fleksibilitas APBN. Kita sudah mengantisipasi
Akibat pembatalan itu, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya pengurangan pelayanan yang diberikan kepada peserta.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved