Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
DAMPAK lanjutan dari pandemi covid-19 diyakini akan berlanjut hingga 2021.
Perekonomian global dan nasional tidak akan pulih dalam waktu singkat sehingga perlu dilakukan penghitungan yang cermat untuk menghadapi tahun-tahun mendatang.
Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna melalui video conference, Selasa (14/4).
Ia menginstruksikan jajaran menterinya untuk memetakan potensi, peluang dan risiko yang mungkin akan dihadapi Indonesia di masa pascapandemi covid-19.
Baca juga: BI Laporkan Penurunan Kinerja Industri
Kendati situasi masih dalam tekanan, ia menekankan Indonesia harus tetap fokus pada misi besar yang telah disepakati yakni reformasi struktural.
"Reformasi untuk percepatan dan pemerataan pembangunan, baik itu berupa reformasi regulasi, reformasi birokrasi, reformasi dalam penigkatan produktivitas dan juga transformasi ekonomi. Itu harus berjalan karena itulah misi besar kita," tandasnya. (A-2)
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved