Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret mengalami defisit Rp76,4 triliun atau sekitar 0,45% PDB.
Angka itu berasal dari pendapatan negara yang tumbuh 7,7% atau sekitar Rp375,9 triliun. Sementara belanja negara lebih besar yaitu sekitar Rp452,4 triliun atau sekitar 17,8% dari APBN.
Meski begitu, ia menegaskan angka itu bukan berasal dari kegiatan ekonomi.
"Posisi sampai 31 Maret pendapatan negara tumbuh 7,7%. Namun ini catatannya langsung saya sampaikan ini tidak berasal dari kegiatan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam Video Conference, Jakarta, Jumat (17/4).
Ia juga menyebutkan, hal ini terjadi lantaran adanya pergeseran pembayaran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya banyak perbankan BUMN yang mempercepat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membayarkannya di bulan Maret.
"Sehingga yang muncul dalam bentuk PNBP kita melonjak. Ini karena bank-bank BUMN kita melakukan RUPS lebih awal dan mereka membayarkan dividennya pada Maret ini," ungkapnya.
Baca juga: Penerimaan Pajak Hingga Maret Kontraksi 2,5%
Tidak hanya itu, menurutnya angka APBN di bulan Maret ini bukanlah angka normal kondisi ekonomi adanya pembelian cukai yang lebih awal di bulan sebelumnya untuk mengantisipasi pembatasan sosial.
"Pertumbuhan bulan maret 7,7% terlihat cukup baik kalau dibandingkan tahun lalu yang 4,6%. Meskipun basis supportingnya bukan basis ekonnomi secara luas," katanya.
Sementara itu di sisi belanja, Sri mengatakan hanya tumbuh 0,1% yang dis3babkan oleh beberapa faktor seperti belanja Kementerian dan Lembaga yang mengalami kenaikan cukup tajam Rp143 triliun atau sekitar 11%. (A-2)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved