Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Maret mengalami defisit Rp76,4 triliun atau sekitar 0,45% PDB.
Angka itu berasal dari pendapatan negara yang tumbuh 7,7% atau sekitar Rp375,9 triliun. Sementara belanja negara lebih besar yaitu sekitar Rp452,4 triliun atau sekitar 17,8% dari APBN.
Meski begitu, ia menegaskan angka itu bukan berasal dari kegiatan ekonomi.
"Posisi sampai 31 Maret pendapatan negara tumbuh 7,7%. Namun ini catatannya langsung saya sampaikan ini tidak berasal dari kegiatan ekonomi," kata Sri Mulyani dalam Video Conference, Jakarta, Jumat (17/4).
Ia juga menyebutkan, hal ini terjadi lantaran adanya pergeseran pembayaran dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya banyak perbankan BUMN yang mempercepat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan membayarkannya di bulan Maret.
"Sehingga yang muncul dalam bentuk PNBP kita melonjak. Ini karena bank-bank BUMN kita melakukan RUPS lebih awal dan mereka membayarkan dividennya pada Maret ini," ungkapnya.
Baca juga: Penerimaan Pajak Hingga Maret Kontraksi 2,5%
Tidak hanya itu, menurutnya angka APBN di bulan Maret ini bukanlah angka normal kondisi ekonomi adanya pembelian cukai yang lebih awal di bulan sebelumnya untuk mengantisipasi pembatasan sosial.
"Pertumbuhan bulan maret 7,7% terlihat cukup baik kalau dibandingkan tahun lalu yang 4,6%. Meskipun basis supportingnya bukan basis ekonnomi secara luas," katanya.
Sementara itu di sisi belanja, Sri mengatakan hanya tumbuh 0,1% yang dis3babkan oleh beberapa faktor seperti belanja Kementerian dan Lembaga yang mengalami kenaikan cukup tajam Rp143 triliun atau sekitar 11%. (A-2)
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada lembaganya tidak akan menghambat kinerja anggota parlemen dalam melayani masyarakat.
BADAN Legislasi (Baleg) DPR RI merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dijadikan lembaga ad hoc
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Joko Widodo yang porsinya sudah cukup besar dan sebenarnya bisa dilebur menjadi lembaga atau badan.
Hal itu menjadi potret dari ketidakpekaan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya.
Said Abullah akui pernah usulkan revisi UU MD3
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved