Kebijakan Fiskal Diperlukan untuk Tahan Laju Kemiskinan

PELEBARAN defisit anggaran dari 1,76% menjadi 5,07% dari PDB pada APBN 2020 hendaknya difokuskan pada kebijakan fiskal untuk krisis kesehatan dan skema subsidi UMKM serta masyarakat miskin melalui program jaring pengaman sosial (sosial safety net).

"APBN 2020 sebagai instrumen kebijakan fiskal memainkan peranan yang strategis dalam memastikan pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan Presiden Jokowi menuju Indonesia Maju," ujar Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, di Depok, Minggu (12/4)

Sebagai salah satu kebijakan fiskal, APBN 2020 diharapkan dapat diimplementasikan secara kredibel, efektif dan efesien serta berkelanjutan, sehingga dapat menjadi motor penggerak penjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik.

Kamrussamad menyampaikan stabilitas pertumbuhan ekonomi domestik menjadi suatu keniscayaan dalam melewati fase lombatan besar menuju Indonesia Maju 2045, yang semakin menjadi krusial di tengah kondisi ekonomi global yang kurang menguntungkan akibat perang dagang AS dan Tiongkok yang belum ada tanda-tanda akan berakhir.

"Kita dapat mencermati bagaimana dampak konstelasi ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi regional," ujarnya.

Untuk kawasan Asia misalnya, Singapura hanya tumbuh 0,5%, Malaysia 4,37%, Thailand 2,35%. "Dan, kita patut bersyukur Indonesia dengan segala dinamika internal yang ada masih mampu tumbuh 5,02%," ujarnya.

Ia melanjutkan stabilisasi pertumbuhan ekonomi domestik dan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi Indonesia pada masa mendatang, merupakan tantangan bersama yang harus digapai, agar akselerasi Indonesia Maju sebagaimana yang telah digariskan Presiden Jokowi dapat dicapai.

"Utamanya, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, bermunculannya pusat-pusat ekonomi regional baru dengan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Jadi, pemerintah juga mesti memikirkan bagimana meningkatkan stimulus perdagangan dengan cepat agar masyarakat bisa bangkit secara cepat," ucapnya.

Selain itu, anggota dewan dari Fraksi Gerindra ini, juga berharap kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah fokus mengatasi kesehatan terutama dalam menyelamatkan nyawa warga terdampak virus corona Covid-19.

Dalam hal ini, menurut dia, kebijakan fiskal yang diumumkan Presiden senilai Rp 405,1 triilun harus tepat sasaran dan mampu mengatasi PHK, menahan angka kenaikan kemiskinan dan mampu menahan pertumbuhan menuju minus 0,4%. (OL-13)

Baca Juga: Ojol Boleh Angkut Penumpang, Kemenhub: Ada Kebutuhan Masyarakat

Baca Juga: Pemerintah Diminta Perhatikan Keselamatan Pekerja Kesehatan