BPS Catat Penduduk Miskin Jakarta 439 Ribu Orang, Turun 0,25 Persen

BADAN Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di Jakarta pada September 2025 mencapai 439 ribu orang. Angka tersebut turun 0,25% poin dibandingkan Maret 2025, sekaligus menjadi level terendah sejak pandemi covid-19.

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta Kadarmanto menyampaikan, tingkat kemiskinan Jakarta pada September 2025 tercatat sebesar 4,03%. Angka ini lebih rendah dibandingkan Maret 2025, serta menurun 0,11% poin dibandingkan September 2024 yang berada di level 4,14%.

“Membaiknya beberapa indikator makroekonomi mendorong berkurangnya jumlah penduduk miskin pada periode Maret hingga September 2025. Jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 439,12 ribu orang, atau berkurang sekitar 25,75 ribu orang dibandingkan Maret 2025,” ujar Kadarmanto dalam keterangan pers, Kamis (5/2).

Baca juga : Sebut Jakarta Bukan Kota Terpadat Dunia, Pramono: Kita Nomor 30

BPS menilai capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.

Dari sisi pengeluaran, BPS mencatat garis kemiskinan DKI Jakarta pada September 2025 sebesar Rp897.768 per kapita per bulan, naik 5,28% dibandingkan Maret 2025 yang sebesar Rp852.768. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya biaya kebutuhan dasar masyarakat.

Komponen garis kemiskinan masih didominasi oleh kebutuhan makanan dengan kontribusi 69,30%, sementara kebutuhan bukan makanan sebesar 30,70%. Untuk kelompok makanan, beras menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 24,44%, disusul rokok kretek filter 12,53%, daging ayam ras 7,75%, serta telur ayam ras 7,35%.

Baca juga : Ekonomi Jakarta Kuartal I Tumbuh di Bawah Angka Nasional

Sementara itu, pada kelompok bukan makanan, perumahan menjadi komoditas terbesar dengan kontribusi 38,55%, diikuti listrik 14,16%, pendidikan 7,66%, dan bensin 7,57.

“Dengan garis kemiskinan Rp897.768 per kapita per bulan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin sebanyak 5–6 orang, maka garis kemiskinan per rumah tangga pada September 2025 mencapai Rp4.578.617 per bulan, naik 9,57% dibandingkan Maret 2025,” tutur Kadarmanto.

Seiring dengan penurunan tingkat kemiskinan, ketimpangan pengeluaran atau gini rasio di Jakarta juga tercatat menurun. BPS menilai kondisi ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Jakarta, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta penurunan tingkat pengangguran terbuka sepanjang 2025.

Selain itu, inflasi yang relatif terkendali pada periode Mei hingga September 2025 turut menjaga daya beli masyarakat. BPS mencatat pola inflasi dan deflasi yang cenderung stabil selama periode tersebut.

BPS juga menyoroti peran berbagai program bantuan sosial dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Program seperti BPNT, PKH, KJP Plus, KJMU, hingga bantuan pangan dan pemenuhan kebutuhan dasar dinilai berkontribusi menekan angka kemiskinan.

“Secara umum, penyaluran program bantuan sosial oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama periode Maret hingga September 2025 berjalan tepat waktu tanpa keterlambatan,” pungkas Kadarmanto. (Far/P-3)