Defisit APBN Capai Rp 852 Triliun, Pemerintah Siap Berhemat

KEMENTERIAN Keuangan menyatakan defisit APBN 2020 bisa mencapai 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp 852 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menuturkan pelonjakan defisit APBN dari proyeksi awal sekitar 3% atau senilai Rp 307,2 triliun, disebabkan perluasan ruang defisit untuk mengantisipasi dampak pandemi covid-19.

Untuk memeroleh pendanaan, lanjut Askolani, pemerintah saat ini melakukan beberapa hal, termasuk penghematan belanja negara.

Baca juga: Soal Covid-19, Pos Anggaran Jaring Pengaman Sosial Paling Besar

"Pendanaan ini kita siapkan dan kita lakukan penghematan dari sisi belanja. Misalnya, pemerintah pusat bisa menghemat sampai Rp 105 triliun lebih dan pemerintah daerah bisa sampai Rp 90 triliun lebih. Ini akan kita alihkan untuk penanganan covid-19," jelas Askolani dalam telekonferensi, Minggu (19/4).

Lebih lanjuut, dia mengatakan pemerintah juga memiliki dana SAL yang mencapai Rp 45 triliun. Berikut, beberapa sumber pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan.

"Misalnya, dana abadi, BLU dan lainnya yang bisa dialihkan ke pembiayaan defisit. Kita juga akan lakukan penghematan investasi," papar Askolani.

Jika tidak mencukupi, pemerintah juga memiliki dukungan pendanaan dari luar dan pinjaman program lembaga multilateral. Misalnya, dari Bank Dunia dan ADB yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pendanaan.

Baca juga: Diguncang Covid-19, S&P Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 1,8%

Selain itu, pemerintah juga masih memiliki opsi untuk menjual saham obligasi baik dari dalam maupun luar negeri. "Tentunya kita lihat potensi yang bisa dimanfaatkan dan harus dikelola dengan akuntabel, risiko minimal dan biaya murah. Ini akan kita gunakan secara efektif dan bermanfaat untuk masyarakat," pungkasnya.

Kementerian atau Lembaga (K/L) juga diminta melakukan penghematan anggaran belanja yang tidak bisa dieksekusi tahun ini, seperti perjalanan dinas dan rapat. Menurutnya, anggaran belanja barang K/L pada tahun ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Hal itu menjadi target dan kunci penghematan APBN.

"Apabila ada program tidak mendesak dan belum ditenderkan, kita bisa minta tunda dalam berbagai konsep. Misalnya pengerjaan setahun, maka bisa dibuat untuk periode dua tahun. Jadi bisa diselesaikan sampai tahun depan. Tapi kita juga bisa bilang proyeknya tidak stop, hanya slow down karena keadaan tidak memungkinkan," tutupnya.(OL-11)