​​​​​​​CORE Ingatkan 4 Potensi Risiko Pelebaran Defisit APBN 2020

PEMERINTAH telah mengubah outlook perekonomian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Defisit diperlebar menjadi 5,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Itu karena pemerintah berasumsi penerimaan negara akan mengalami penurunan 10% atau hanya 78,9% setara Rp1.760 triliun dari target awal yang dipatok dalam APBN sebesar Rp2.233,2 triliun.

Sebaliknya belanja negara meningkat menjadi Rp2.613,8 dari sebelumnya sebesar Rp2.504,4 triliun. Peningkatan belanja itu dikarenakan pemerintah mengupayakan penanganan dan dampak pandemi covid-19.

Center of Reforms on Economics (CORE) Indonesia menilai, upaya pemerintah untuk menangani dampak pandemi covid-19 perlu diapresiasi. Pasalnya berbagai negara juga memperlebar defisitnya dalam menghadapi pandemi tersebut.Dari pelebaran defisit itu, CORE berpandangan setidaknya terdapat 4 potensi risiko yang perlu dijadikan perhatian oleh pengambil kebijakan. Pertama, adanya risiko dominasi kepemilikan asing pada surat utang pemerintah.

"Penerbitan Surat Utang Negara (SUN) masih sangat bergantung pada investor asing. Sekitar 35%-40% SUN yang diterbitkan pemerintah dipegang oleh investor asing. Angka ini relatif besar jika dibandingkan dengan negara-negara peer seperti Thailand, Malaysia, ataupun Tiongkok," ujar Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah melalui keterangan resmi, Kamis (9/4).

Baca juga: Pandemi Covid-19, Defisit APBN Diprediksi Capai Rp853 Triliun

Kondisi tersebut akan menjadikan struktur pembiayaan anggaran akan sangat rentan terhadap pelarian modal secara tiba-tiba (sudden capital outflow). Misal, pada Februari dan Maret 2020 saat dana asing keluar sebanyak Rp145 triliun dari SUN, mengakibatkan peningkatan imbal hasil SUN dan beban biaya penerbitan SUN di masa mendatang.Kedua, adanya potensi risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Tingginya kepemilikan asing pada surat utang pemerintah, kata Piter, meningkatkan risiko sudden capital outflow yang mendorong pelemahan nilai tukar.

"Selama Januari sampai dengan akhir Maret rupiah melemah sebesar 17,4%. Pelemahan ini salah satunya disebabkan oleh aliran modal keluar yang terjadi di pasar keuangan. Jika dibandingkan dengan negara lain, pelemahan nilai tukar rupiah merupakan salah satu pelemahan mata uang terdalam di dunia," jelasnya.

Ketiga, adanya potensi risiko crowding out. Itu terjadi karena pelebaran defisit anggaran akan menyerap banyak likuiditas dari perbankan. Dampaknya, swasta akan makin kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri.

"Kalaupun mereka mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri melalui penerbitan surat utang (obligasi), mereka harus menawarkan surat utang dengan imbal hasil yang lebih tinggi untuk bersaing dengan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah," terang Piter.

Baca juga: Presiden: Defisit APBN Bisa Lebih dari 3% Hingga 3 Tahun ke Depan

Terakhir yakni adanya potensi risiko peningkatan utang luar negeri swasta. Bila swasta kesulitan mencari sumber pembiayaan dari dalam negeri, maka opsi utang luar ngeri menjadi sesuatu yang menarik, utamanya ketika suku bunga di luar negeri cenderung menurun.

Menurut Piter, hal itu perlu diperhatikan pemerintah karena utang luar negeri swasta telah mencapai 89% dengan denominasi dolar AS dan rentan pada fluktuasi nilai tukar rupiah. Risiko bertambah bagi swasta yang menjual barang dan jasa yang terkait komoditas.

"Potensi pelemahan harga komoditas bisa berdampak terhadap memburuknya cash flow perusahaan dan berpotensi meningkatkan risiko gagal bayar. Faktanya pertumbuhan utang luar negeri swasta yang bergerak di sektor komoditas lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor lain seperti manufkatur ataupun keuangan," pungkasya. (A-2)