Perhatikan Kemampuan Bayar Utang dalam APBN

SEKRETARIS Fraksi Partai Amanat Nasional yang juga anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Yohan mengingatkan pemerintah untuk memperhitungkan kemampuan pembayaran utang dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Peringatan tersebut dilayangkan komisi anggaran tersebut menyusul kebijakan pemerintah yang baru saja menerbitkan tiga seri obligasi global (global bond) berdenomi nasi dolar Amerika Serikat (USD) dengan total nilai US$4,3 miliar. "Pemerintah perlu memperhatikan profi l utang termasuk kemampuan bayar dengan berbagai pendekatan terhadap rasio utang yang sehat, baik utang jangka pendek atau jangka panjang (tenor 50 tahun).

Apakah sehat atau justru akan membebani anggaran negara di kemudian hari," ujar Ahmad Yohan saat dihubungi di Jakarta, kemarin. Menurut Yohan, pemerintah semestinya tidak hanya melihat rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih di bawah 60% sebagai indikator bahwa situasi keuangan pemerintah masih sehat. Pemerintah juga harus menghitung rasio utang terhadap pendapatan negara sebagai parameter riil untuk melihat kemampuan negara sebagai debitur.

"Bukan kita tidak setuju pemerintah berutang, melainkan profi l utang juga perlu dilihat dari berbagai pendekatan agar lebih solvable," tegas Yohan. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan pemerintah akan menempuh penghematan anggaran guna membiayai defi sit yang mencapai Rp852 triliun.

"Pendanaan ini kita siapkan dan kita lakukan penghematan dari sisi belanja. Misalnya, dari pemerintah pusat, kita bisa menghemat sampai Rp105 triliun lebih, dan untuk pemerintah daerah bisa sampai Rp90 triliun lebih. Ini akan kita alihkan untuk penanganan covid-19," ungkapnya dalam video conference, kemarin. Selain itu, Askolani juga menyampaikan saat ini pemerintah memiliki dana SAL yang mencapai Rp45 triliun lebih, juga terdapat beberapa sumber pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan. Bila tidak mencukupi, Askolani menegaskan pemerintah juga memiliki dukungan pendanaan dari luar dan pinjaman program lembaga multilateral, seperti dari World Bank atau Asian Development Bank. (Des/E-1)