Pemerintah Didorong Percepat Pencairan Belanja

Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah, mengatakan pemerintah harus mampu mempercepat pencairan berbagai jenis belanja yang berkaitan langsung dengan penanganan dampak pandemi covid-19.

"Saya mengapresiasi stimulus fiskal yang di berikan oleh pemerintah. Langkah selanjutnya yang harus segera diambil pemerintah adalah mempercepat pencairan stimulus melalu pos belanja pemerintah supaya bisa meredam penyebaran dan dampak ekonomi sosial covid-19 ini," ujar Rifki melalui keterangan pers, Kamis (9/4).

Salah satu pos yang harus dipercepat menurutnya ialah pos belanja kesehatan. Pasalnya, ketersediaan fasilitas dan alat kesehatan dinilai belum memadai.

"Problem lain masih menghantui hingga sekarang, yakni terkait ketersediaan alat pelindung diri (APD) seperti masker jenis bedah dan N95 serta pakaian hazmat. Sejumlah rumah sakit, begitu juga para petugas kesehatan, berteriak kekurangan," imbuh Rifki.

"Inilah yang harus segera ditangani pemerintah, percepat pencairan dana belanja sektor kesehatan, jangan sampai tenaga medis kita menjadi counterproductive lantaran tidak adanya fasilitas penunjang," sambungnya.

Setelah pos kesehatan memadai, Rifki menilai pemerintah perlu menjadi pos perlindungan sosial sebagai prioritas selanjutnya. Pasalnya, merujuk pada catatannya, sebanyak 153 perusahaan melakukan tindakan merumahkan pekerja (bukan PHK). Akibatnya, ada sekitar 9.183 pekerja yang dirumahkan.

Kemudian sekitar 56 perusahaan mengambil tindakan untuk mem-PHK karyawannya. Akibatnya, ada sekitar 2.311 pekerja yang harus menelan pil pahit menelan kenyataan untuk tidak menerima gaji selama dan hingga pandemi covid-19 selesai.

"Masalah ini tentu saja akan membawa konsekuensi yang kompleks. Putaran pertamanya, mereka akan mengalami guncangan pendapatan dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Persoalan ini, jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan kerentanan sosial di tengah masyarakat," terang Rifki.

Menurutnya dalam waktu dekat akan muncul masalah baru. Itu berkaitan dengah masuknya bulan ramadan yang biasanya kebutuhan pangan akan meningkat dibanding sebelumnya.

"Dengan adanya dampak covid-19, seperti penurunan pendapatan harian pekerja informal, tindakan PHK dan perumahan karyawan, otomatis akan mengganggu aliran keuangan dari rumah tangga yang terdampak. Pada akhirnya, hal tersebut akan menimbulkan kerentanan sosial bahkan bisa saja tergelincir kembali ke dalam jurang kemiskinan," pungkas Rifki. (E-3)