Berita Terbaru Dana Kampanye Hari Ini

Perlu Aturan Dana Kampanye untuk Atasi Politik Uang

JPPR menyebut pentingnya aturan dana kampanye untuk mengatasi biaya politik tinggi dalam pemilu. Biaya politik yang mahal ditengarai menjadi cikal-bakal korupsi pejabat publik.

Kasus Suap Bupati Lampung Tengah, Komisi II DPR Minta Dana Kampanye Masuk RUU Pemilu

WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam  RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye

Perkuat Transparansi Dana Kampanye dalam Revisi UU Pemilu

Selama ini pelaporan dana kampanye hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif. Dana yang dilaporkan juga diduga tak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan. 

Aturan Pembatasan Dana Kampanye Pilkada Perlu Diperketat

Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,

ICW: Rata-Rata Paslon Pilgub Terima Sumbangan Kampanye Rp3,8 Miliar, Disinyalir Marak Aliran Dana Gelap

ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.

Bawaslu Bali Ingatkan Pelanggaran Dana Kampanye Berkonsekuensi Pidana dan Pembatalan Calon

Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka mengingatkan kepada para pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada bahwa pelanggaran dana kampanye memiliki konsekuensi hukum.

KPU Kota Tegal Ingatkan Aturan Kampanye dan Dana Kampanye

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kota Tegal, Jawa Tengah, mengingatkan agar tiap pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada 2024 mematuhi aturan kampanye maupun aturan tentang dana kampanye.

Capai Rp1 Miliar, Paslon di Sulawesi Utara Habiskan Dana Kampanye Tertinggi

 Dana kampanye Pilkada 2024 pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur tertinggi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp1 miliar.

Dana Kampanye Paslon Pilgub Jawa Tengah Dibatasi Rp175 Miliar

Kedua pasangan calon tersebut telah menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah.

Dana Kampanye Pilgub Jabar Dibatasi Maksimal Rp150 Miliar

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat (Jabar), membatasi pengeluaran dana kampanye setiap pasangan calon (paslon) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024 sebanyak Rp150.451.412.700.

Dana Kampanye RK-Suswono Rp1 M, Terendah Dharma-Kun Rp5 Juta

KPU DKI Jakarta telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2024.

2 Paslon Cagub-Cawagub Bengkulu Belum Laporkan Dana Kampanye

Sesuai dengan PKPU Nomor 14 Tahun 2024, lanjut dia, pasangan calon harus menyerahkan laporan awal dana kampanye paling lambat H-1 pelaksanaan kampanye.

Peserta Pilkada Wajib Laporkan Dana Kampanye

Untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, dana kampanye wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan.

KPU Sebut Pembatasan Dana Kampanye Dibedakan Tergantung Daerah

KPU akan mengatur penggunaan dana kampanye para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

KPU akan Sanksi Calon Kepala Daerah yang Terlambat Serahkan Laporan Dana Kamapanye

KPU akan memberikan sanksi kepada para calon kepala daerah yang terlambat menyerahkan laporan dana awal kampanye

Penghapusan Sanksi Diskualifikasi Memperlebar Celah Korupsi

KPU justru akan membuat penyelenggaraan pemilu semakin jauh dari prinsip integritas dan membuka pintu korupsi lebih lebar lagi.

Hapus Sanksi Diskualifikasi KPU Dinilai Inkonsisten

Penghapusan sanksi pembatalan pasangan calon membuka ruang peserta pilkada menerima sumbangan secara serampangan

Peniadaan Sanksi Diskualifikasi Rentan Munculkan Kepala Daerah Korup

Rencana KPU menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan cakada yang tak melaporkan dana kampanye menuai kritik.

Cakada Tetap Harus Didiskualifikasi jika tidak Lapor Dana Kampanye

KPU dikritik usai berencana menghapus sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah yang tak melapor dana kampanye.

Penghapusan Sanksi Paslon tidak Lapor Dana Kampanye Dianggap Langkah Mundur

KPU  berencana menghapus sanksi diskualifikasi bagi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan laporan dana kampanye. 

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia