KPU akan Sanksi Calon Kepala Daerah yang Terlambat Serahkan Laporan Dana Kamapanye

KOMISI II DPR RI mengadakan rapat konsultasi dengan KPU dan Bawaslu RI membahas rancangan PKPU dan Perbawaslu. Dalam rapat, KPU menyampaikan rancangan aturan mengenai paslon yang telat sampaikan laporan dana kampanye.

Rapat digelar di gedung DPR RI, Jakarta, Senin (26/8). Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik membeberkan paslon yang terlambat menyampaikan laporan dana kampanye akan diberikan peringatan melalui surat terlebih dahulu.

"Akan diberikan peringatan yang disampaikan melalui surat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan diberikan kesempatan untuk menyampaikan Laporan Dana Kampanye tersebut dengan rentang waktu yang ditentukan," katanya.

Jika paslon yang bersangkutan tidak juga menyampaikan laporan dana, maka akan diberikan sanksi.

Idham menegaskan sanksi diberikan berdasarkan jenis laporan dana kampanyenya, seperti penundaan pelantikan apabila paslon tidak menyampaikan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

"Tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang," ujarnya.

Lalu, Idham menuturkan pembatalan paslon apabila tidak melaporkan LPPDK akan dihapus. Hal itu lantaran dalam Undang-undang, paslon dibatalkan apabila menerima dana sumbangan dari sumber yang dilarang.

"Mengacu pada ketentuan Pasal 76 UU 10 Tahun 2016, Pembatalan hanya terjadi apabila Pasion menerima sumbangan terlarang," tegas Idham.

Adapun, KPU berkonsultasi untuk tiga rancangan PKPU yaitu PKPU logistik Pilkada, PKPU kampanye, dan PKPU Dana Kampanye Pilkada. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda