Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah membatasi dana kampanye setiap pasangan calon di Pemilu Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah maksimal Rp175 miliar, sementara laporan awal dana kampanye (LADK) pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi melaporkan sebanyak Rp50 juta dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen sebesar Rp47,8 juta.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen, terus bergerak berkampanye dan menggalang dukungan untuk dapat meraih suara besar di Pilgub Jawa Tengah mendatang, bahkan selain partai pengusung dukungan dari berbagai pihak terus mengalir ke kedua pasangan calon tersebut.
Di tengah masa kampanye untuk meraih kemenangan di Pilgub Jawa Tengah, kedua pasangan calon tersebut telah menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah. "Pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi melaporkan 25 September dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen tanggal 27 September," kara Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono.
Baca juga : Jagoan NasDem di Pantura Jawa Tengah Kompak Dapat Nomor Urut 1
Pada LADK Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, lanjut Handi Tri Ujiono, berbentuk uang tunai itu masuk dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), sedangkan untuk pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen saldo awal RKDK Rp1 jura dan Rp 46,8 juta merupakan penerimaan sumbangan dari pasangan calon berbentuk barang.
Dana awal kampanye pasangan calon (Paslon ) tersebut, ungkap Handi Tri Ujiono, dilaporkan melalui sistem KPU berupa Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA), karena regulasi ini dapat menunjukan transparansi dan kejujuran Paslon dalam melaporkan dana kampanye selama Kontestasi Pilkada Serentak 2024.
Selain menerima LADK, menurut Handi Tri Ujiono, setiap pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dilakukan pembatasan dana kampanye di Pilgub Jawa Tengah yakni Rp175 miliar per pasang calon, hal ini setelah dilakukan penghitungan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kampanye dan alat peraga. "Dana kampanye pada pilkada tahun ini meningkat dibandingkan sebelumnya sebesar Rp70 miliar," imbuhnya.
Beberapa metode kampanye, ujar Handi Tri Ujiono, menjadi pertimbangan penghitungan kebutuhan dana kampanye meningkat dibandingkan sebelumnya, seperti terdapat perubahan batas standar untuk pelaksanaan pertemuan, uang makan dan minum, hingga kebutuhan pembuatan kaus kampanye. "Angka meningkat karena ada kampanye rapat umum sebanyak dua kali yang difasilitasi KPU," tambahnya. (H-2)
JPPR menyebut pentingnya aturan dana kampanye untuk mengatasi biaya politik tinggi dalam pemilu. Biaya politik yang mahal ditengarai menjadi cikal-bakal korupsi pejabat publik.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
Selama ini pelaporan dana kampanye hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif. Dana yang dilaporkan juga diduga tak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan.
Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,
ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.
Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka mengingatkan kepada para pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada bahwa pelanggaran dana kampanye memiliki konsekuensi hukum.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved