Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa mengungkapkan sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan Pilkada di Indonesia. Dia menyoroti soal praktik mahar politik dalam pencalonan kandidat oleh partai politik serta perketat aturan batasan dana kampanye.
"Batasi praktik mahar politik. Ini yang menyumbang kepada ongkos mahal itu karena ada praktik mahar politik yaitu dengan melakukan audit keuangan partai selama pencalonan. Ini pemikiran yang muncul di benak saya," kata Mudiyati saat rapat dengar pendapat umum di Komisi II DPR, Rabu (5/3).
Mudiyati juga menyoroti bagaimana pencegahan politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan pada Pilkada. Ia mengatakan perlu adanya pengawasan dana kampanye yang ketat, transparan, dan diaudit oleh lembaga independen.
"Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar," kata Mudiyati.
Lebih lanjut, Mudiyati menilai untuk meningkatkan kualitas Pilkada perlu adanya kampanye yang berbasis gagasan, bukan hanya mobilisasi massa. Ia menilai setiap calon wajib mengikuti debat publik minimal 3 kali untuk menguji program dan visi mereka.
"Media harus diberdayakan untuk mendidik masyarakat agar memilih berdasarkan gagasan, bukan popularitas semata. Kemudian perlu juga ini mengurangi kampanye dengan mobilisasi massa. Ini adalah salah satu strategi untuk mengurangi praktik politik uang. Kampanye akbar dengan pengerahan massa besar sering kali rentan politik uang dan manipulasi," katanya. (P-4)
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Tingginya aspirasi masyarakat yang tidak bisa dibendung oleh suatu golongan tertentu akan semakin memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai semangat Pemilu yang Luber dan Jurdil
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menilai mahar politik dalam pelaksanaan Pilkada merupakan hal problematik bagi partai politik maupun calon kepala daerah itu sendiri.
POLITIK berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengakui pihaknya sulit menindak pelaku praktik mahar politik, yakni jual beli kursi pencalonan anggota legislatif. Sebab,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved