Aturan Pembatasan Dana Kampanye Pilkada Perlu Diperketat

KETUA Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa mengungkapkan sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan Pilkada di Indonesia. Dia menyoroti soal praktik mahar politik dalam pencalonan kandidat oleh partai politik serta perketat aturan batasan dana kampanye.

"Batasi praktik mahar politik. Ini yang menyumbang kepada ongkos mahal itu karena ada praktik mahar politik yaitu dengan melakukan audit keuangan partai selama pencalonan. Ini pemikiran yang muncul di benak saya," kata Mudiyati saat rapat dengar pendapat umum di Komisi II DPR, Rabu (5/3).

Mudiyati juga menyoroti bagaimana pencegahan politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan pada Pilkada. Ia mengatakan perlu adanya pengawasan dana kampanye yang ketat, transparan, dan diaudit oleh lembaga independen.

"Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar," kata Mudiyati.

Lebih lanjut, Mudiyati menilai untuk meningkatkan kualitas Pilkada perlu adanya kampanye yang berbasis gagasan, bukan hanya mobilisasi massa. Ia menilai setiap calon wajib mengikuti debat publik minimal 3 kali untuk menguji program dan visi mereka.

"Media harus diberdayakan untuk mendidik masyarakat agar memilih berdasarkan gagasan, bukan popularitas semata. Kemudian perlu juga ini mengurangi kampanye dengan mobilisasi massa. Ini adalah salah satu strategi untuk mengurangi praktik politik uang. Kampanye akbar dengan pengerahan massa besar sering kali rentan politik uang dan manipulasi," katanya. (P-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Akmal