Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KETUA Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa mengungkapkan sejumlah hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan Pilkada di Indonesia. Dia menyoroti soal praktik mahar politik dalam pencalonan kandidat oleh partai politik serta perketat aturan batasan dana kampanye.
"Batasi praktik mahar politik. Ini yang menyumbang kepada ongkos mahal itu karena ada praktik mahar politik yaitu dengan melakukan audit keuangan partai selama pencalonan. Ini pemikiran yang muncul di benak saya," kata Mudiyati saat rapat dengar pendapat umum di Komisi II DPR, Rabu (5/3).
Mudiyati juga menyoroti bagaimana pencegahan politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan pada Pilkada. Ia mengatakan perlu adanya pengawasan dana kampanye yang ketat, transparan, dan diaudit oleh lembaga independen.
"Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar," kata Mudiyati.
Lebih lanjut, Mudiyati menilai untuk meningkatkan kualitas Pilkada perlu adanya kampanye yang berbasis gagasan, bukan hanya mobilisasi massa. Ia menilai setiap calon wajib mengikuti debat publik minimal 3 kali untuk menguji program dan visi mereka.
"Media harus diberdayakan untuk mendidik masyarakat agar memilih berdasarkan gagasan, bukan popularitas semata. Kemudian perlu juga ini mengurangi kampanye dengan mobilisasi massa. Ini adalah salah satu strategi untuk mengurangi praktik politik uang. Kampanye akbar dengan pengerahan massa besar sering kali rentan politik uang dan manipulasi," katanya. (P-4)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Tingginya aspirasi masyarakat yang tidak bisa dibendung oleh suatu golongan tertentu akan semakin memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai semangat Pemilu yang Luber dan Jurdil
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menilai mahar politik dalam pelaksanaan Pilkada merupakan hal problematik bagi partai politik maupun calon kepala daerah itu sendiri.
POLITIK berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengakui pihaknya sulit menindak pelaku praktik mahar politik, yakni jual beli kursi pencalonan anggota legislatif. Sebab,
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved