Berita Terbaru Mahar Politik Hari Ini

Aturan Pembatasan Dana Kampanye Pilkada Perlu Diperketat

Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,

Pilkada yang Lebih Demokratis Diharapkan tekan Politik Uang

Tingginya aspirasi masyarakat yang tidak bisa dibendung oleh suatu golongan tertentu akan semakin memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai semangat Pemilu yang Luber dan Jurdil

Partisipasi Pemilih Tanah Air tak Diimbangi Budaya Politik yang Baik

THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Akui Pilkada Bercorak Pragmatis dan Transaksional

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menilai mahar politik dalam pelaksanaan Pilkada merupakan hal problematik bagi partai politik maupun calon kepala daerah itu sendiri.

NasDem Dorong Kolaborasi Semua Pihak untuk Tekan Politik Berbiaya Tinggi

POLITIK berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik.

Bawaslu Akui Sulit Tindak Praktik Mahar Politik

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengakui pihaknya sulit menindak pelaku praktik mahar politik, yakni jual beli kursi pencalonan anggota legislatif. Sebab,

NasDem Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar pada Pemilu 2024

PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk tetap menerapkan politik tanpa mahar pada Pemilu 2024. Politisi Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie

PPP Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar di Pemilu 2024

PPP secara tegas berkomitmen menerapkan politik tanpa mahar dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersih dari praktik politik uang.

PPP Bantah Ada Mahar Politik di Balik Bergabungnya Sandiaga Uno

PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) membantah bahwa ada mahar politik di balik bergabungnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sebagai kader PPP.

Arti, Larangan, dan Sanksi Mahar Politik

Mahar politik atau uang perahu biasanya dikaitakan dengan pencalonan seseorang. Berikut arti, aturan larangan, dan sanksi bagi pelaku dan penerimanya.

Algoritma dalam Perspektif Budaya dan Proses Pembelajarannya

Jangan Biarkan Sekolah Dasar Negeri Sekarat!

Penulisan Sejarah untuk Kepentingan Bangsa dan Pendidikan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia