Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk tetap menerapkan politik tanpa mahar pada Pemilu 2024. Politisi Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi mengatakan hal itu merupakan upaya pihaknya meminimalkan praktik politik uang.
"Formulir pendaftaran (bagi bakal calon anggota legislatif) tidak perlu bayar, tidak ada jual nomor, jadi tanpa mahar," kata Gus Choi kepada Media Indonesia, Jumat (16/6).
Selain itu, Gus Choi juga menegaskan bahwa orientasi pendidikan para bacaleg ditanggung oleh NasDem. Untuk menghilangkan praktik politik uang di Indonesia, ia mengakui membutuhkan proses yang panjang.
Baca juga: PPP Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar di Pemilu 2024
Utamanya, lanjut Gus Choi, rakyat harus sejahtera secara ekonomi. Di sisi lain, pendidikan masyarakat juga perlu ditingkatkan.
"Ketika rakyat sudah tinggi secara penghasilan ekonominya, well educated, itu politik uang tidak akan terjadi lagi," tandas Gus Choi.
Baca juga: NasDem Nilai Penting Melibatkan Anak Muda dalam Partai Politik
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap para bacaleg yang berkontestasi pada Pemilu 2024 tidak melakukan politik uang. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan temuan itu.
"Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan hal tersebut dan bisa melaporkan kepada Bawaslu," ujarnya.
Menurut Bagja, praktik politik uang paling masif terjadi pada masa tenang yang berlangsung setelah kampanye berakhir sampai hari pemungutan suara. Kendati demikian, pihaknya bakal meningkatkan pengawasan mengingat masa kampanye untuk Pemilu 2024 relatif pendek, yakni hanya 75 hari saja.
"Orang akan berlomba, karena itu, kan, sudah di ujung kan karena cuma 75 hari, berlomba meyakinkan pemilih, meyakinkan pemilih, kan, bisa dengan uang. Ini agak berbahaya karena dengan kampanye yang 75 hari maka masyarakat praktis mengambil uangnya," jelas Bagja. (Tri/Z-7)
Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,
Tingginya aspirasi masyarakat yang tidak bisa dibendung oleh suatu golongan tertentu akan semakin memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai semangat Pemilu yang Luber dan Jurdil
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menilai mahar politik dalam pelaksanaan Pilkada merupakan hal problematik bagi partai politik maupun calon kepala daerah itu sendiri.
POLITIK berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengakui pihaknya sulit menindak pelaku praktik mahar politik, yakni jual beli kursi pencalonan anggota legislatif. Sebab,
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved