Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PARTAI NasDem menegaskan komitmennya untuk tetap menerapkan politik tanpa mahar pada Pemilu 2024. Politisi Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie atau yang akrab disapa Gus Choi mengatakan hal itu merupakan upaya pihaknya meminimalkan praktik politik uang.
"Formulir pendaftaran (bagi bakal calon anggota legislatif) tidak perlu bayar, tidak ada jual nomor, jadi tanpa mahar," kata Gus Choi kepada Media Indonesia, Jumat (16/6).
Selain itu, Gus Choi juga menegaskan bahwa orientasi pendidikan para bacaleg ditanggung oleh NasDem. Untuk menghilangkan praktik politik uang di Indonesia, ia mengakui membutuhkan proses yang panjang.
Baca juga: PPP Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar di Pemilu 2024
Utamanya, lanjut Gus Choi, rakyat harus sejahtera secara ekonomi. Di sisi lain, pendidikan masyarakat juga perlu ditingkatkan.
"Ketika rakyat sudah tinggi secara penghasilan ekonominya, well educated, itu politik uang tidak akan terjadi lagi," tandas Gus Choi.
Baca juga: NasDem Nilai Penting Melibatkan Anak Muda dalam Partai Politik
Terpisah, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja berharap para bacaleg yang berkontestasi pada Pemilu 2024 tidak melakukan politik uang. Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan temuan itu.
"Masyarakat juga diharapkan tidak melakukan hal tersebut dan bisa melaporkan kepada Bawaslu," ujarnya.
Menurut Bagja, praktik politik uang paling masif terjadi pada masa tenang yang berlangsung setelah kampanye berakhir sampai hari pemungutan suara. Kendati demikian, pihaknya bakal meningkatkan pengawasan mengingat masa kampanye untuk Pemilu 2024 relatif pendek, yakni hanya 75 hari saja.
"Orang akan berlomba, karena itu, kan, sudah di ujung kan karena cuma 75 hari, berlomba meyakinkan pemilih, meyakinkan pemilih, kan, bisa dengan uang. Ini agak berbahaya karena dengan kampanye yang 75 hari maka masyarakat praktis mengambil uangnya," jelas Bagja. (Tri/Z-7)
Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,
Mahar politik atau uang perahu biasanya dikaitakan dengan pencalonan seseorang. Berikut arti, aturan larangan, dan sanksi bagi pelaku dan penerimanya.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) membantah bahwa ada mahar politik di balik bergabungnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sebagai kader PPP.
PPP secara tegas berkomitmen menerapkan politik tanpa mahar dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersih dari praktik politik uang.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengakui pihaknya sulit menindak pelaku praktik mahar politik, yakni jual beli kursi pencalonan anggota legislatif. Sebab,
Sama seperti laporan sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat itu diduga melakukan politik uang saat berkampanye di Tasikmalaya.
Ridwan Kamil akan dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye yang dilaporkan PDI Perjuangan Jawa Barat
BADAN Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat menyebutkan, politik uang menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 tidak hanya lewat serangan fajar.
Sedikitnya, ada empat video beredar terkait amplop yang beredar di media sosial pada Selasa (26/11).
Bawaslu Kota Tasikmalaya akan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait
ANGGOTA Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tren dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved