Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
POLITIK berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik. Itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat.
Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya terus berupaya mencegah praktik korupsi oleh kepala daerah sejak dari proses kandidasi. Hal itu disampaikannya dalam menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal adanya 355 kepala daerah yang terjerat korupsi sejak 2010.
"Proses kandidasi ini tentu kita melakukan, satu, pendaftaran yang tidak berbayar, kedua, tanpa mahar politik. Namun, itu baru sebagian ikhtihar untuk tidak terjadi high cost politic," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (8/5).
Baca juga : NasDem Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar pada Pemilu 2024
Namun, Willy menyebut ikhtihar itu tidak cukup. Menurutnya, kolaborasi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Itu utamanya dalam bidang pencegahan dengan memperkuat early warning system atau sistem peringatan dini kepada kepala daerah sehingga mereka tidak bertindak korup selama memimpin daerah masing-masing.
Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat yang justru cenderung permisif terhadap praktik politik uang dari para kandidat kepala daerah. Padahal pencegahan korupsi oleh kepala daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, tak cuma partai politik.
Bagi Willy, kemandirian partai politik bukan saja menjadi urusan negara lewat pembiayaan. Dalam hal ini, ia mengajak semua elemen untuk membongkar akar politik biaya tinggi, salah satunya membuka mata atas praktik pendonasian dari pengusaha yang dibuat lebih transparan dan akuntabel.
"Kemandirian (partai politik) juga ketika iuran anggota jalan. Di kita serba tanggung, subsidi negara kecil, sumbangan dibatasi. Sehingga yang ada satu sama lain kucing-kucingan dan cenderung hipokrasi," tandasnya. (Z-11)
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Harus dipastikan ide tersebut apakah optimal atau tidak bagi IKN, pihaknya menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.
Partai NasDem meminta ada keputusan yang cepat oleh Presiden agar IKN segera kita putuskan sebagai Ibu Kota Negara melalui Keppres
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh merayakan hari ulang tahunnya ke-74 di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (23/7).
Usulan wali kota/bupati dipilih oleh DPRD. dinilai langkah mundur dalam demokrasi.
ASISTEN pribadi (Aspri) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, menjadi sorotan publik usai diduga mengintimidasi wartawan saat sesi wawancara doorstop, Senin (21/7)
Usulan ini akan disampaikan saat pembahasan revisi UU Pemilu setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dengan lokal.
. Sekolah tahap pertama ini merupakan sekolah rintisan yang menggunakan gedung atau bangunan milik Kementerian Sosial.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
EDITORIAL Media Indonesia (14/6/2025) berjudul ‘Bertransaksi dengan Keadilan’ menyodorkan perspektif kritis di balik rencana penaikan gaji hakim oleh negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved