NasDem Dorong Kolaborasi Semua Pihak untuk Tekan Politik Berbiaya Tinggi

POLITIK berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik. Itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan pihaknya terus berupaya mencegah praktik korupsi oleh kepala daerah sejak dari proses kandidasi. Hal itu disampaikannya dalam menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ihwal adanya 355 kepala daerah yang terjerat korupsi sejak 2010.

"Proses kandidasi ini tentu kita melakukan, satu, pendaftaran yang tidak berbayar, kedua, tanpa mahar politik. Namun, itu baru sebagian ikhtihar untuk tidak terjadi high cost politic," katanya saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (8/5).

Baca juga : NasDem Tegaskan Komitmen Politik tanpa Mahar pada Pemilu 2024

Namun, Willy menyebut ikhtihar itu tidak cukup. Menurutnya, kolaborasi aparat penegak hukum juga perlu ditingkatkan. Itu utamanya dalam bidang pencegahan dengan memperkuat early warning system atau sistem peringatan dini kepada kepala daerah sehingga mereka tidak bertindak korup selama memimpin daerah masing-masing.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat yang justru cenderung permisif terhadap praktik politik uang dari para kandidat kepala daerah. Padahal pencegahan korupsi oleh kepala daerah merupakan tanggung jawab semua pihak, tak cuma partai politik.

Bagi Willy, kemandirian partai politik bukan saja menjadi urusan negara lewat pembiayaan. Dalam hal ini, ia mengajak semua elemen untuk membongkar akar politik biaya tinggi, salah satunya membuka mata atas praktik pendonasian dari pengusaha yang dibuat lebih transparan dan akuntabel.

"Kemandirian (partai politik) juga ketika iuran anggota jalan. Di kita serba tanggung, subsidi negara kecil, sumbangan dibatasi. Sehingga yang ada satu sama lain kucing-kucingan dan cenderung hipokrasi," tandasnya. (Z-11)