Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) secara tegas berkomitmen menerapkan politik tanpa mahar dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersih dari praktik politik uang.
"Penerapan politik tanpa mahar tadi ditegaskan oleh pak Ketua Umum (Muhammad Mardiono) dalam pidato pembukaannya (di Rapimnas PPP ke-6) sehingga jelas clear dan clean. Dan saya kira itu menjadi komitmen kami semua," ucap Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Jumat (16/6).
Selain berkomitmen penuh menerapkan politik tanpa mahar, Baidowi juga mengatakan PPP membebankan para calegnya yang maju pada Pemilu 2024 nanti untuk berkampanye dengan bersih.
Baca juga: PPP Bantah Ada Mahar Politik di Balik Bergabungnya Sandiaga Uno
"Berikutnya, caleg-caleg di PPP itu memang dibebankan untuk berkampanye secara bersih, santun dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak ada caleg-caleg PPP bermain politik uang," ujarnya.
Dalam upaya mencegah kader PPP melakukan politik uang, Baidowi menyebut pihaknya juga kerap kali menggelar sejumlah pembekalan terkait hal tersebut, serta pemupukan ideologi-ideologi partai.
Baca juga: Bawaslu Nilai UU Pemilu tak Didesain untuk Kampanye Pemilu 2024
"Diberikan pembekalan, menyampaikan atau memberikan pemahaman ideologisasi kepada kader, khususnya kepada caleg untuk bekerja secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan," terangnya.
Ditegaskan Baidowi, jika dikemudian hari ditemukan adanya caleg PPP yang menerapkan politik uang, Partai berlambang Ka'bah itu secara tegas akan mencopot oknum tersebut sebagai kader PPP.
"Beberapa waktu pemilu yang lalu itu terdapat kader yang terlibat money politik dalam pencalegannya, dan itu kami pecat, Kami berhentikan," ucapnya. (Rif/Z-7)
Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,
Tingginya aspirasi masyarakat yang tidak bisa dibendung oleh suatu golongan tertentu akan semakin memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai semangat Pemilu yang Luber dan Jurdil
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menilai mahar politik dalam pelaksanaan Pilkada merupakan hal problematik bagi partai politik maupun calon kepala daerah itu sendiri.
POLITIK berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengakui pihaknya sulit menindak pelaku praktik mahar politik, yakni jual beli kursi pencalonan anggota legislatif. Sebab,
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved