Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) secara tegas berkomitmen menerapkan politik tanpa mahar dalam rangka menciptakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang bersih dari praktik politik uang.
"Penerapan politik tanpa mahar tadi ditegaskan oleh pak Ketua Umum (Muhammad Mardiono) dalam pidato pembukaannya (di Rapimnas PPP ke-6) sehingga jelas clear dan clean. Dan saya kira itu menjadi komitmen kami semua," ucap Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di Jakarta, Jumat (16/6).
Selain berkomitmen penuh menerapkan politik tanpa mahar, Baidowi juga mengatakan PPP membebankan para calegnya yang maju pada Pemilu 2024 nanti untuk berkampanye dengan bersih.
Baca juga: PPP Bantah Ada Mahar Politik di Balik Bergabungnya Sandiaga Uno
"Berikutnya, caleg-caleg di PPP itu memang dibebankan untuk berkampanye secara bersih, santun dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi tidak ada caleg-caleg PPP bermain politik uang," ujarnya.
Dalam upaya mencegah kader PPP melakukan politik uang, Baidowi menyebut pihaknya juga kerap kali menggelar sejumlah pembekalan terkait hal tersebut, serta pemupukan ideologi-ideologi partai.
Baca juga: Bawaslu Nilai UU Pemilu tak Didesain untuk Kampanye Pemilu 2024
"Diberikan pembekalan, menyampaikan atau memberikan pemahaman ideologisasi kepada kader, khususnya kepada caleg untuk bekerja secara profesional sesuai ketentuan perundang-undangan," terangnya.
Ditegaskan Baidowi, jika dikemudian hari ditemukan adanya caleg PPP yang menerapkan politik uang, Partai berlambang Ka'bah itu secara tegas akan mencopot oknum tersebut sebagai kader PPP.
"Beberapa waktu pemilu yang lalu itu terdapat kader yang terlibat money politik dalam pencalegannya, dan itu kami pecat, Kami berhentikan," ucapnya. (Rif/Z-7)
Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,
Tingginya aspirasi masyarakat yang tidak bisa dibendung oleh suatu golongan tertentu akan semakin memastikan pelaksanaan Pemilu berjalan sesuai semangat Pemilu yang Luber dan Jurdil
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin, menilai mahar politik dalam pelaksanaan Pilkada merupakan hal problematik bagi partai politik maupun calon kepala daerah itu sendiri.
POLITIK berbiaya tinggi yang kerap membuat kepala daerah terjerat kasus korupsi bukan hanya pekerjaan rumah bagi partai politik.
ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengakui pihaknya sulit menindak pelaku praktik mahar politik, yakni jual beli kursi pencalonan anggota legislatif. Sebab,
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved