Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP. Ia menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan sikap yang tidak konsisten.
Ia menilai sebelum lengser dari kursi presiden, Jokowi berulang kali mengatakan akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Jokowi akan aktif di sektor lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih hijau. Namun, kenyataannya Jokowi masih ingin berkecimpung di politik dan menyatakan lebih memilih bergabung ke PSI.
"Jadi, kalau Jokowi ingin menjadi ketua umum PSI, tentu ia inkonsisten. Jokowi berarti tetap ingin berkiprah di dunia politik, bukan sebagaimana yang dikemukakannya sebelum lengser yang akan berkiprah di lingkungan hidup," kata Jamiluddin, melalui keterangannya, Selasa (10/6).
Jamiluddin mengatakan inkonsistensi Jokowi bukan kali ini saja. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep tidak akan berkecimpung di dunia politik. Namun, nyatanya anaknya terjun di dunia politik.
Jamiluddin mengatakan Jokowi pernah mengatakan saat menjadi presiden, kabinetnya tidak akan diisi ketua umum partai, nyatanya ketum partai dijadikannya menteri.
"Jokowi juga berjanji pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN. Nyatanya pembangunan IKN menggunakan APBN. Inkonsistensi Jokowi inilah yang kerap ditemui selama ini. Akibatnya, setiap Jokowi menyampaikan pesan sebagian masyarakat banyak yang tidak percaya," katanya.
Jamiluddin sikap inkonsistensi tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi memudar. Ia menilai masyarakat pada akhirnya mengabaikan pernyataan Jokowi.
"Jadi, sebagian masyarakat pada dasarnya sudah tidak peduli terhadap ucapan dan pilihan Jokowi. Jokowi mau pilih PSI atau PPP, sebagian masyarakat sudah tidak peduli," katanya.
"Kalaupun ada masyarakat yang terus mengikuti gerak langkah Jokowi, itu hanya dari pengikutnya. Kelompok ini memang terus mendukung apa saja yang disampaikan dan dilakukan Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibanding menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang. Ia mengaku juga telah mendengar sejumlah nama yang menjadi calon ketua umum PPP.
"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," ujar Jokowi usai Salat Idul Adha di Solo, Jumat (6/6).
"Saya di PSI saja-lah," imbuhnya.
Namun demikian, Jokowi mengungkap sampai saat ini dirinya belum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Ia juga tidak menjawab saat ditanya apakah sedang mempertimbangkan partai lain.
"Ya nggak tahu (mau masuk partai lain atau tidak). Di PSI juga belum dicalonkan," terangnya. (Faj/M-3)
KOORDINATOR Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengancam akan menggugat praperadilan KPK jika tidak memanggil Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyoroti peran mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mendorong proyek pengembangan industri baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Kondisi kesehatan kulit Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dipastikan masih dalam batas aman dan telah ditangani secara medis oleh tim dokter kepresidenan.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-7 Joko Widodo disebut turut masuk dalam daftar undangan HUT ke-79 Bhayangkara Digelar di Monas, Jakarta 1 Juli 205
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved