Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP. Ia menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan sikap yang tidak konsisten.
Ia menilai sebelum lengser dari kursi presiden, Jokowi berulang kali mengatakan akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Jokowi akan aktif di sektor lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih hijau. Namun, kenyataannya Jokowi masih ingin berkecimpung di politik dan menyatakan lebih memilih bergabung ke PSI.
"Jadi, kalau Jokowi ingin menjadi ketua umum PSI, tentu ia inkonsisten. Jokowi berarti tetap ingin berkiprah di dunia politik, bukan sebagaimana yang dikemukakannya sebelum lengser yang akan berkiprah di lingkungan hidup," kata Jamiluddin, melalui keterangannya, Selasa (10/6).
Jamiluddin mengatakan inkonsistensi Jokowi bukan kali ini saja. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep tidak akan berkecimpung di dunia politik. Namun, nyatanya anaknya terjun di dunia politik.
Jamiluddin mengatakan Jokowi pernah mengatakan saat menjadi presiden, kabinetnya tidak akan diisi ketua umum partai, nyatanya ketum partai dijadikannya menteri.
"Jokowi juga berjanji pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN. Nyatanya pembangunan IKN menggunakan APBN. Inkonsistensi Jokowi inilah yang kerap ditemui selama ini. Akibatnya, setiap Jokowi menyampaikan pesan sebagian masyarakat banyak yang tidak percaya," katanya.
Jamiluddin sikap inkonsistensi tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi memudar. Ia menilai masyarakat pada akhirnya mengabaikan pernyataan Jokowi.
"Jadi, sebagian masyarakat pada dasarnya sudah tidak peduli terhadap ucapan dan pilihan Jokowi. Jokowi mau pilih PSI atau PPP, sebagian masyarakat sudah tidak peduli," katanya.
"Kalaupun ada masyarakat yang terus mengikuti gerak langkah Jokowi, itu hanya dari pengikutnya. Kelompok ini memang terus mendukung apa saja yang disampaikan dan dilakukan Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibanding menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang. Ia mengaku juga telah mendengar sejumlah nama yang menjadi calon ketua umum PPP.
"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," ujar Jokowi usai Salat Idul Adha di Solo, Jumat (6/6).
"Saya di PSI saja-lah," imbuhnya.
Namun demikian, Jokowi mengungkap sampai saat ini dirinya belum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Ia juga tidak menjawab saat ditanya apakah sedang mempertimbangkan partai lain.
"Ya nggak tahu (mau masuk partai lain atau tidak). Di PSI juga belum dicalonkan," terangnya. (Faj/M-3)
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Jokowi menegaskan komitmennya untuk aktif membesarkan PSI sebagai partai yang solid dan berjangkauan luas.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
PRESIDEN ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait namanya yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
Akademisi Rocky Gerung mendatangi Polda Metro Jaya untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan pihak Roy Suryo dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved