Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP. Ia menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan sikap yang tidak konsisten.
Ia menilai sebelum lengser dari kursi presiden, Jokowi berulang kali mengatakan akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Jokowi akan aktif di sektor lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih hijau. Namun, kenyataannya Jokowi masih ingin berkecimpung di politik dan menyatakan lebih memilih bergabung ke PSI.
"Jadi, kalau Jokowi ingin menjadi ketua umum PSI, tentu ia inkonsisten. Jokowi berarti tetap ingin berkiprah di dunia politik, bukan sebagaimana yang dikemukakannya sebelum lengser yang akan berkiprah di lingkungan hidup," kata Jamiluddin, melalui keterangannya, Selasa (10/6).
Jamiluddin mengatakan inkonsistensi Jokowi bukan kali ini saja. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep tidak akan berkecimpung di dunia politik. Namun, nyatanya anaknya terjun di dunia politik.
Jamiluddin mengatakan Jokowi pernah mengatakan saat menjadi presiden, kabinetnya tidak akan diisi ketua umum partai, nyatanya ketum partai dijadikannya menteri.
"Jokowi juga berjanji pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN. Nyatanya pembangunan IKN menggunakan APBN. Inkonsistensi Jokowi inilah yang kerap ditemui selama ini. Akibatnya, setiap Jokowi menyampaikan pesan sebagian masyarakat banyak yang tidak percaya," katanya.
Jamiluddin sikap inkonsistensi tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi memudar. Ia menilai masyarakat pada akhirnya mengabaikan pernyataan Jokowi.
"Jadi, sebagian masyarakat pada dasarnya sudah tidak peduli terhadap ucapan dan pilihan Jokowi. Jokowi mau pilih PSI atau PPP, sebagian masyarakat sudah tidak peduli," katanya.
"Kalaupun ada masyarakat yang terus mengikuti gerak langkah Jokowi, itu hanya dari pengikutnya. Kelompok ini memang terus mendukung apa saja yang disampaikan dan dilakukan Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibanding menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang. Ia mengaku juga telah mendengar sejumlah nama yang menjadi calon ketua umum PPP.
"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," ujar Jokowi usai Salat Idul Adha di Solo, Jumat (6/6).
"Saya di PSI saja-lah," imbuhnya.
Namun demikian, Jokowi mengungkap sampai saat ini dirinya belum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Ia juga tidak menjawab saat ditanya apakah sedang mempertimbangkan partai lain.
"Ya nggak tahu (mau masuk partai lain atau tidak). Di PSI juga belum dicalonkan," terangnya. (Faj/M-3)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved