Headline
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
Sedikitnya 30% penggilingan gabah di Jawa Tengah menutup operasional.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP. Ia menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan sikap yang tidak konsisten.
Ia menilai sebelum lengser dari kursi presiden, Jokowi berulang kali mengatakan akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Jokowi akan aktif di sektor lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih hijau. Namun, kenyataannya Jokowi masih ingin berkecimpung di politik dan menyatakan lebih memilih bergabung ke PSI.
"Jadi, kalau Jokowi ingin menjadi ketua umum PSI, tentu ia inkonsisten. Jokowi berarti tetap ingin berkiprah di dunia politik, bukan sebagaimana yang dikemukakannya sebelum lengser yang akan berkiprah di lingkungan hidup," kata Jamiluddin, melalui keterangannya, Selasa (10/6).
Jamiluddin mengatakan inkonsistensi Jokowi bukan kali ini saja. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep tidak akan berkecimpung di dunia politik. Namun, nyatanya anaknya terjun di dunia politik.
Jamiluddin mengatakan Jokowi pernah mengatakan saat menjadi presiden, kabinetnya tidak akan diisi ketua umum partai, nyatanya ketum partai dijadikannya menteri.
"Jokowi juga berjanji pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN. Nyatanya pembangunan IKN menggunakan APBN. Inkonsistensi Jokowi inilah yang kerap ditemui selama ini. Akibatnya, setiap Jokowi menyampaikan pesan sebagian masyarakat banyak yang tidak percaya," katanya.
Jamiluddin sikap inkonsistensi tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi memudar. Ia menilai masyarakat pada akhirnya mengabaikan pernyataan Jokowi.
"Jadi, sebagian masyarakat pada dasarnya sudah tidak peduli terhadap ucapan dan pilihan Jokowi. Jokowi mau pilih PSI atau PPP, sebagian masyarakat sudah tidak peduli," katanya.
"Kalaupun ada masyarakat yang terus mengikuti gerak langkah Jokowi, itu hanya dari pengikutnya. Kelompok ini memang terus mendukung apa saja yang disampaikan dan dilakukan Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibanding menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang. Ia mengaku juga telah mendengar sejumlah nama yang menjadi calon ketua umum PPP.
"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," ujar Jokowi usai Salat Idul Adha di Solo, Jumat (6/6).
"Saya di PSI saja-lah," imbuhnya.
Namun demikian, Jokowi mengungkap sampai saat ini dirinya belum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Ia juga tidak menjawab saat ditanya apakah sedang mempertimbangkan partai lain.
"Ya nggak tahu (mau masuk partai lain atau tidak). Di PSI juga belum dicalonkan," terangnya. (Faj/M-3)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved