Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP. Ia menilai pernyataan Jokowi tersebut merupakan sikap yang tidak konsisten.
Ia menilai sebelum lengser dari kursi presiden, Jokowi berulang kali mengatakan akan kembali ke Solo menjadi rakyat biasa. Jokowi akan aktif di sektor lingkungan hidup dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih hijau. Namun, kenyataannya Jokowi masih ingin berkecimpung di politik dan menyatakan lebih memilih bergabung ke PSI.
"Jadi, kalau Jokowi ingin menjadi ketua umum PSI, tentu ia inkonsisten. Jokowi berarti tetap ingin berkiprah di dunia politik, bukan sebagaimana yang dikemukakannya sebelum lengser yang akan berkiprah di lingkungan hidup," kata Jamiluddin, melalui keterangannya, Selasa (10/6).
Jamiluddin mengatakan inkonsistensi Jokowi bukan kali ini saja. Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan anaknya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep tidak akan berkecimpung di dunia politik. Namun, nyatanya anaknya terjun di dunia politik.
Jamiluddin mengatakan Jokowi pernah mengatakan saat menjadi presiden, kabinetnya tidak akan diisi ketua umum partai, nyatanya ketum partai dijadikannya menteri.
"Jokowi juga berjanji pembangunan IKN tidak akan menggunakan APBN. Nyatanya pembangunan IKN menggunakan APBN. Inkonsistensi Jokowi inilah yang kerap ditemui selama ini. Akibatnya, setiap Jokowi menyampaikan pesan sebagian masyarakat banyak yang tidak percaya," katanya.
Jamiluddin sikap inkonsistensi tersebut membuat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi memudar. Ia menilai masyarakat pada akhirnya mengabaikan pernyataan Jokowi.
"Jadi, sebagian masyarakat pada dasarnya sudah tidak peduli terhadap ucapan dan pilihan Jokowi. Jokowi mau pilih PSI atau PPP, sebagian masyarakat sudah tidak peduli," katanya.
"Kalaupun ada masyarakat yang terus mengikuti gerak langkah Jokowi, itu hanya dari pengikutnya. Kelompok ini memang terus mendukung apa saja yang disampaikan dan dilakukan Jokowi," pungkasnya.
Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan keinginannya untuk memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dibanding menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang. Ia mengaku juga telah mendengar sejumlah nama yang menjadi calon ketua umum PPP.
"Enggak lah. Di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik, yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi," ujar Jokowi usai Salat Idul Adha di Solo, Jumat (6/6).
"Saya di PSI saja-lah," imbuhnya.
Namun demikian, Jokowi mengungkap sampai saat ini dirinya belum mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSI. Ia juga tidak menjawab saat ditanya apakah sedang mempertimbangkan partai lain.
"Ya nggak tahu (mau masuk partai lain atau tidak). Di PSI juga belum dicalonkan," terangnya. (Faj/M-3)
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf menilai usulan pemakzulan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan Indonesia sebagai negara demokrasi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved