Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
PAKAR Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbilang kecil dan akan menemui jalan terjal. Menurutnya, ideologi Jokowi tergolong nasionalis berbeda dengan PPP yang selama ini dikenal Islami.
“Mereka ini selain melihat Jokowi dari eksternal juga karena berbeda ideologi. Oleh karena itu, penolakan terhadap Jokowi bisa jadi akan membesar saat mendekati pelaksanaan Muktamar,” jelas Jamiluddin dalam keterangan resmi, Minggu (1/6).
Jamiluddin melihat, sepanjang historis pergantian pimpinan di dalam partai berlambang Ka’bah itu, nilai dan ideologi dari calon ketua umum masih cukup menjadi pertimbangan.
Menurutnya, masih banyak kader PPP yang menginginkan pemimpin dengan arah ideologi searah.
"Karena itu, peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi,” ucap Jamiluddin.
Selain itu, peluang Jokowi menduduki orang nomor satu di dalam PPP juga akan menemui kendala sebab Jokowi bukan merupakan kader partai. Dikatakan bahwa, calon ketua umum idealnya berasal dari kalangan kader partai.
"PPP bisa saja berubah menjadi pragmatis dengan mengubah ideologi perjuangannya. Walaupun peluang PPP mengubah ideologinya tampaknya relatif kecil,” tukasnya.
Akan tetapi, bila Jokowi tidak kunjung menjadi kader dalam waktu sebulan ke depan, kata dia, itu akan menutup peluang dan Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi caketum.
“Peluang (Jokowi) menjadi calon ketua umum (Caketum) tentu terbuka bila memenuhi syarat AD dan ART PPP. Sampai saat ini Joko Widodo belum menjadi kader PPP. Karena itu, apakah Jokowi secara administrasi memenuhi syarat untuk menjadi Caketum PPP?” ujar Jamiluddin.
Kendati demikian, Jamaluddin mengatakan PPP bisa saja mengubah AD/ART sebelum muktamar digelar sehingga Jokowi bisa secara otomatis menjadi caketum.
“Berbeda halnya bila PPP ingin menggadaikan partainya,” tutur dia.
Sebelumnya, Juru Bicara DPP PPP Usman M Tokan menuturkan mencuatnya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam bursa calon Ketua Umum PPP hanya didengungkan Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan. Hal itu wajar karena Ade pernah menjabat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) era Jokowi.
“Rasanya cuma Irfan yang bunyi. Nama Pak Jokowi baru muncul setelah Irfan Pulungan bicara. Saya pikir itu wajar karena Irfan dulu kan berada di KSP sebagai tim hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengatakan pemimpin yang diusulkan untuk menjadi ketua umum PPP harus bisa loyal dan mampu mengembalikan PPP ke dalam lingkaran kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif.
“Berangkat dari itu muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau,” kata Ade. (Z-1)
Jamiluddin menilai isu Jokowi ingin maju menjadi Ketum PSI hanya cek ombak. Ia mengatakan Jokowi ingin tahu seberapa besar para kader PSI masih mendukung dirinya.
Kaesang Pangarep mengeklaim akan banyak tokoh besar yang bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) jika dirinya kembali terpilih sebagai ketua umum.
Kaesang Pangarep memastikan sang ayah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, tidak akan mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025.
LANGKAH Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dipastikan pupus setelah Kaesang Pangarep mencalonkan diri.
Diyakini ketua umum PSI di masa mendatang tidak jauh dari keluarga Jokowi.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved