Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbilang kecil dan akan menemui jalan terjal. Menurutnya, ideologi Jokowi tergolong nasionalis berbeda dengan PPP yang selama ini dikenal Islami.
“Mereka ini selain melihat Jokowi dari eksternal juga karena berbeda ideologi. Oleh karena itu, penolakan terhadap Jokowi bisa jadi akan membesar saat mendekati pelaksanaan Muktamar,” jelas Jamiluddin dalam keterangan resmi, Minggu (1/6).
Jamiluddin melihat, sepanjang historis pergantian pimpinan di dalam partai berlambang Ka’bah itu, nilai dan ideologi dari calon ketua umum masih cukup menjadi pertimbangan.
Menurutnya, masih banyak kader PPP yang menginginkan pemimpin dengan arah ideologi searah.
"Karena itu, peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi,” ucap Jamiluddin.
Selain itu, peluang Jokowi menduduki orang nomor satu di dalam PPP juga akan menemui kendala sebab Jokowi bukan merupakan kader partai. Dikatakan bahwa, calon ketua umum idealnya berasal dari kalangan kader partai.
"PPP bisa saja berubah menjadi pragmatis dengan mengubah ideologi perjuangannya. Walaupun peluang PPP mengubah ideologinya tampaknya relatif kecil,” tukasnya.
Akan tetapi, bila Jokowi tidak kunjung menjadi kader dalam waktu sebulan ke depan, kata dia, itu akan menutup peluang dan Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi caketum.
“Peluang (Jokowi) menjadi calon ketua umum (Caketum) tentu terbuka bila memenuhi syarat AD dan ART PPP. Sampai saat ini Joko Widodo belum menjadi kader PPP. Karena itu, apakah Jokowi secara administrasi memenuhi syarat untuk menjadi Caketum PPP?” ujar Jamiluddin.
Kendati demikian, Jamaluddin mengatakan PPP bisa saja mengubah AD/ART sebelum muktamar digelar sehingga Jokowi bisa secara otomatis menjadi caketum.
“Berbeda halnya bila PPP ingin menggadaikan partainya,” tutur dia.
Sebelumnya, Juru Bicara DPP PPP Usman M Tokan menuturkan mencuatnya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam bursa calon Ketua Umum PPP hanya didengungkan Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan. Hal itu wajar karena Ade pernah menjabat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) era Jokowi.
“Rasanya cuma Irfan yang bunyi. Nama Pak Jokowi baru muncul setelah Irfan Pulungan bicara. Saya pikir itu wajar karena Irfan dulu kan berada di KSP sebagai tim hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengatakan pemimpin yang diusulkan untuk menjadi ketua umum PPP harus bisa loyal dan mampu mengembalikan PPP ke dalam lingkaran kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif.
“Berangkat dari itu muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau,” kata Ade. (Z-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sukses menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional di Bali, pada 13–14 Februari 2026.
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved