Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PAKAR Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga menilai peluang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbilang kecil dan akan menemui jalan terjal. Menurutnya, ideologi Jokowi tergolong nasionalis berbeda dengan PPP yang selama ini dikenal Islami.
“Mereka ini selain melihat Jokowi dari eksternal juga karena berbeda ideologi. Oleh karena itu, penolakan terhadap Jokowi bisa jadi akan membesar saat mendekati pelaksanaan Muktamar,” jelas Jamiluddin dalam keterangan resmi, Minggu (1/6).
Jamiluddin melihat, sepanjang historis pergantian pimpinan di dalam partai berlambang Ka’bah itu, nilai dan ideologi dari calon ketua umum masih cukup menjadi pertimbangan.
Menurutnya, masih banyak kader PPP yang menginginkan pemimpin dengan arah ideologi searah.
"Karena itu, peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi,” ucap Jamiluddin.
Selain itu, peluang Jokowi menduduki orang nomor satu di dalam PPP juga akan menemui kendala sebab Jokowi bukan merupakan kader partai. Dikatakan bahwa, calon ketua umum idealnya berasal dari kalangan kader partai.
"PPP bisa saja berubah menjadi pragmatis dengan mengubah ideologi perjuangannya. Walaupun peluang PPP mengubah ideologinya tampaknya relatif kecil,” tukasnya.
Akan tetapi, bila Jokowi tidak kunjung menjadi kader dalam waktu sebulan ke depan, kata dia, itu akan menutup peluang dan Jokowi tidak memenuhi syarat untuk menjadi caketum.
“Peluang (Jokowi) menjadi calon ketua umum (Caketum) tentu terbuka bila memenuhi syarat AD dan ART PPP. Sampai saat ini Joko Widodo belum menjadi kader PPP. Karena itu, apakah Jokowi secara administrasi memenuhi syarat untuk menjadi Caketum PPP?” ujar Jamiluddin.
Kendati demikian, Jamaluddin mengatakan PPP bisa saja mengubah AD/ART sebelum muktamar digelar sehingga Jokowi bisa secara otomatis menjadi caketum.
“Berbeda halnya bila PPP ingin menggadaikan partainya,” tutur dia.
Sebelumnya, Juru Bicara DPP PPP Usman M Tokan menuturkan mencuatnya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam bursa calon Ketua Umum PPP hanya didengungkan Ketua Mahkamah PPP Ade Irfan Pulungan. Hal itu wajar karena Ade pernah menjabat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) era Jokowi.
“Rasanya cuma Irfan yang bunyi. Nama Pak Jokowi baru muncul setelah Irfan Pulungan bicara. Saya pikir itu wajar karena Irfan dulu kan berada di KSP sebagai tim hukum,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai PPP Ade Irfan Pulungan mengatakan pemimpin yang diusulkan untuk menjadi ketua umum PPP harus bisa loyal dan mampu mengembalikan PPP ke dalam lingkaran kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif.
“Berangkat dari itu muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau,” kata Ade. (Z-1)
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) merilis logo baru partai yang bergambar gajah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo ikut buka suara terkait hal tersebut.
Arwani menjelaskan hal tersebut layak dilakukan karena Surya Dharma Ali merupakan sosok berpengaruh yang sangat dihargai di kalangan internal PPP.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved