Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio (Hensa) menyoroti isu pergantian Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang disebut akan dibahas pada Muktamar X 2025 nanti.
Diketahui, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy menyebut terdapat empat nama yang masuk bursa calon ketua umum, yaitu Sandiaga Uno, Taj Yasin Maimoen, Saifullah Yusuf, dan Dudung Abdurachman.
Dibanding empat nama tersebut, Hensa menyarankan PPP meminang Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menjadi ketua umum partai.
"Dibanding empat nama tersebut, PPP sebaiknya mempertimbangkan nama Joko Widodo yang saat ini potensial untuk memimpin partai," kata Hensa kepada wartawan.
Hensa menilai, PPP, saat ini, lebih membutuhkan sosok besar untuk bisa kembali ke DPR RI.
Jokowi, kata Hensa, adalah nama besar yang bisa mengembalikan PPP ke Senayan saat ini.
"Dengan nama besar Pak Jokowi diharapkan PPP bisa kembali ke Senayan, lebih dari 4% (parliamentary threshold)," kata Hensa.
Di sisi lain, PPP akan mendapatkan keuntungan lainnya jika meminang Jokowi sebagai ketua umum.
Hensa menilai, jika PPP mengajak Jokowi, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pun bisa jadi ikut bergabung ke PPP.
Menurutnya, ini akan menjadi keuntungan tersendiri untuk PPP karena nantinya memiliki kader yang menjadi wakil presiden.
"Dan lagi-lagi, bila PPP meminang Pak Jokowi, sangat mungkin juga Gibran juga akan masuk, bayangkan PPP nantinya memiliki kader yang jadi wakil presiden," pungkas Hensa. (Z-1)
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Gus Yasin berharap kepemimpinan baru PPP bisa benar-benar memperjuangkan hak-hak rakyat serta mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan.
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved