Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli, meminta agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak perlu jadi juru kampanye Pilkada 2024.
Komentar itu menanggapi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatakan membuka kemungkinan menggaet Jokowi sebagai juru kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.
“Pasca sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden, duduk manis saja dengan memposisikan diri sebagai milik suruh kandidat dan seluruh rakyat,” tegas Lili kepada Media Indonesia, Senin (28/10).
“Memposisikan sebagai negarawan yang mengayomi seluruh anak bangsa. Tidak usah lagi cawe-cawe,” tambahnya.
Menurutnya, sah-sah aja jika Jokowi turun gunung jadi jurkam dalam pilkada tersebut. Tidak ada yg dilanggar baik dari aspek regulasi maupun etika karena sudah purna tugas.
Namun, kata Lili, publik akan berpandangan sinis karena setingkat mantan presiden harus turun jadi jurkam pada ajang pilkada. “Jika jadi jurkam untuk pilpres mungkin publik memahaminya,” tuturnya.
“Nampaknya pak Jokowi terjun jadi jurkam pilkada tersebut diharapkan masih bisa menjadi magnet untuk mendongkrak elektabilitas si calon,” papar Lili.
Lili menilai calon tersebut kurang yakin dengan dirinya sendiri sehingga minta Jokowi untuk turun gunung. (P-5)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved