Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PENELITI Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Lili Romli, meminta agar Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak perlu jadi juru kampanye Pilkada 2024.
Komentar itu menanggapi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyatakan membuka kemungkinan menggaet Jokowi sebagai juru kampanye Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jawa Tengah 2024.
“Pasca sudah tidak menjabat lagi sebagai Presiden, duduk manis saja dengan memposisikan diri sebagai milik suruh kandidat dan seluruh rakyat,” tegas Lili kepada Media Indonesia, Senin (28/10).
“Memposisikan sebagai negarawan yang mengayomi seluruh anak bangsa. Tidak usah lagi cawe-cawe,” tambahnya.
Menurutnya, sah-sah aja jika Jokowi turun gunung jadi jurkam dalam pilkada tersebut. Tidak ada yg dilanggar baik dari aspek regulasi maupun etika karena sudah purna tugas.
Namun, kata Lili, publik akan berpandangan sinis karena setingkat mantan presiden harus turun jadi jurkam pada ajang pilkada. “Jika jadi jurkam untuk pilpres mungkin publik memahaminya,” tuturnya.
“Nampaknya pak Jokowi terjun jadi jurkam pilkada tersebut diharapkan masih bisa menjadi magnet untuk mendongkrak elektabilitas si calon,” papar Lili.
Lili menilai calon tersebut kurang yakin dengan dirinya sendiri sehingga minta Jokowi untuk turun gunung. (P-5)
Prabowo juga menyambut dengan senyuman dan sempat mengepalkan tangan.
Istana telah siap menyelenggarakan Upacara HUT ke-80 RI. Peringatan hari kemerdekaan itu diharapkan menjadi momentum mengenang jasa pahlawan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan Presiden Joko Widodo akan menghadiri Sidang Tahunan MPR serta sidang gabungan DPR dan DPD tahun 2025
Undangan peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI untuk para mantan Presiden RI sedang dalam proses finalisasi,
Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), belum mengonfirmasi kehadiran mereka dalam Sidang Tahunan MPR
KPK menilai pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 menyimpang dari tujuan awal Joko Widodo selaku Presiden RI saat itu yang meminta kuota ekstra kepada Pemerintah Arab Saudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved