Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak menanggapi pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah partai politik (parpol) yang diduga membahas kans Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Anies menganggap hal itu bagian dari proses politik.
"Saya tidak ada tanggapan khusus. Karena itu adalah proses politik yang wajar saja dilakukan di semua tempat," kata Anies di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (17/6).
Anies berbicara soal kebutuhan Jakarta. Dia mengatakan Jakarta sejatinya membutuhkan perhatian khusus.
Baca juga : Gibran Sambut Baik Usulan Duetkan Anies-Kaesang di Pilgub Jakarta
Masyarakat yang kecil dan lemah datang ke Jakarta untuk mendapatkan kehidupan lebih baik dan sejahtera. Anies ingin fokus di sana jika telah pasti maju di Pilgub Jakarta 2024.
"Fokus saya di sana, bukan pada proses-proses politik-politik itu. Saya lebih meraa penting untuk memikirkan nasib seperti warga Kampung Bayam, nasib warga kampung-kampung padat, yang akhir-akhir ini tidak dijadikan prioritas utama," ujar Anies.
Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkapkan pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan ketua umum parpol pendukung pemerintah pada akhir Mei 2024. Menurut Zulhas, pertemuan itu hanya membahas soal inflasi.
"Oh iya bicara namanya ketua umum parpol ketemu, bicara macam-macamlah. Tapi yang dibahas itu inflasi," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/6). (Z-1)
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
KETUA Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, bersilaturahmi ke Abuya Ahmad Muhtadi Dimyathi, Kamis (26/2).
Mantan Bupati Indramayu Nina Dai Bachtiar menemui Jokowi di Solo untuk meminta restu bergabung ke PSI.
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved