Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat dana kampanye Pilkada 2024 pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur tertinggi di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai Rp1 miliar.
Ketua KPU Provinsi Sultra Asril, Selasa (1/10), mengatakan bahwa pihaknya telah menerima Laporan Awal Dana Kampanye atau LADK pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sulawesi Tenggara, yang tertuang dalam Surat Pengumuman Nomor 93/PL.02.5-Pu/74/2/2024.
"Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024," kata Asril.
Dia menyebutkan bahwa berdasarkan tanda terima dan berita acara penerimaan LADK di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, antara lain paslon Ruksamin dan Sjafei Kahar menyampaikan Rekening Khusus Dana Kampanye atau RKDK dengan saldo awal sebesar Rp1,5 juta.
"Kemudian untuk pasangan calon Andi Sumangerukka dan Ir. Hugua sebesar Rp500 juta, Lukman Abunawas dan La Ode ida sebesar Rp1 miliar, dan pasangan Tina Nur Alam dan La Ode Muhammad Ihsan Taufik Ridwan sebesar Rp10 juta,"ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, KPU Sultra mengingatkan kepada seluruh peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 agar tidak sembarangan menerima sumbangan dana kampanye dari pihak asing. (Ant/H-3)
Calon wakil wali kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo kembali menggelar kegiatan diskusi bersama millenial dan Gen z yang dikemas dalam forum Merdeka Bicara.
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio mengatakan masih banyak warga Jakarta yang baru akan menentukan pilihan nanti pada saat hari tenang mau pun saat pencoblosan pilkada DKI.
TIDAK kurang dari 27 laporan dugaan perkara pelanggaran kampanye selama 11 hari masa kampanye di Pilkada Jawa Barat (Jabar), telah diterima Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar.
Kampanye terbuka para pasangan calon (paslon) untuk kontestasi pilkada 2024 dimulai hari ini (25/9). Presiden Jokowi berpesan agar para calon semangat menjalani kampanye.
“Saya dan Bang Rano sungguh-sungguh ingin membuat Jakarta menyala, mau nyari kerja kagak ribet nyarinya di mana."
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved