NEWSTICKER

Penjelasan KPK soal Status Hukum Bupati Pati Sudewo

OTT Wali Kota Madiun, Pengamat: Modus Fee Proyek Timbal Balik Izi

Pukat UGM Nilai Digitalisasi Pengadaan belum Mampu Cegah Korupsi

OTT Wali Kota Madiun, Sekda Ikut Diperiksa

OTT KPK di Pati, Sejumlah Pejabat Daerah Ditangkap

KPU Sebut Pembatasan Dana Kampanye Dibedakan Tergantung Daerah

Candra Yuri Nuralam

07/9/2024 11:01

KPU Sebut Pembatasan Dana Kampanye Dibedakan Tergantung Daerah — Komisioner KPU RI Idham Holik .(MI/Susanto)

ATURAN main dalam pembatasan dana kampanye tidak akan disamaratakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Nominal yang ditentukan bakal berbeda, tergantung wilayahnya.

“Sangat variatif tergantung pada jumlah pemilih dan luas wilayah kampanye,” kata komisioner KPU RI Idham Holik di Lapangan Palakali, Kukusan, Depok, Sabtu (7/9).

Idham menjelaskan KPU pusat menyerahkan kepada perwakilan daerah untuk menentukan biayanya. Modal untuk kampanye di provinsi, kota, dan kabupaten tidak bisa disamakan. “Variatif ya untuk pembatasan dana kampanye tingkat provinsi sudah pasti berbeda dengan tingkat kabupaten kota,” ujar Idham.

Baca juga : Status Cakada Tersangka, KPU: Surat dari KPK Segera Disampaikan ke Daerah

Sebelumnya, KPU akan mengatur penggunaan dana kampanye para peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan hal itu akan dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU).

"Dalam pengaturan penggunaan dana kampanye KPU akan memerintahkan kepada KPU di daerah untuk merumuskan pembatasan biaya kampanye," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (6/9).

Ia menjelaskan pembatasan biaya kampanye akan dibahas lebih dulu bersama KPU Daerah dengan pasangan calon peserta pilkada. (J-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Eksa

Berita Lainnya

Perlu Aturan Dana Kampanye untuk Atasi Politik Uang
12/12/2025 19:24
JPPR menyebut pentingnya aturan dana kampanye untuk mengatasi biaya politik tinggi dalam pemilu. Biaya politik yang mahal ditengarai menjadi cikal-bakal korupsi pejabat publik.
Kasus Suap Bupati Lampung Tengah, Komisi II DPR Minta Dana Kampanye Masuk RUU Pemilu
12/12/2025 18:30
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf minta aturan dana kampanye diatur dalam RUU Pemilu. Sebab kasus korupsi bupati lampung tengah Ardito Wijaya diduga gratifikasi untuk utang dana kampanye
Perkuat Transparansi Dana Kampanye dalam Revisi UU Pemilu
30/7/2025 14:10
Selama ini pelaporan dana kampanye hanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif. Dana yang dilaporkan juga diduga tak sepenuhnya sesuai dengan realitas di lapangan.
Aturan Pembatasan Dana Kampanye Pilkada Perlu Diperketat
05/3/2025 16:02
Batasan dana kampanye diperketat agar tidak ada dominasi kandidat dengan modal besar,
ICW: Rata-Rata Paslon Pilgub Terima Sumbangan Kampanye Rp3,8 Miliar, Disinyalir Marak Aliran Dana Gelap
13/12/2024 13:52
ICW ungkap dari 103 pasangan calon (paslon) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, rata-rata menerima dana sumbangan untuk kampanye sebesar Rp3,8 miliar.
Bawaslu Bali Ingatkan Pelanggaran Dana Kampanye Berkonsekuensi Pidana dan Pembatalan Calon
17/11/2024 23:30
Anggota Bawaslu Bali, I Wayan Wirka mengingatkan kepada para pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada bahwa pelanggaran dana kampanye memiliki konsekuensi hukum.

LOAD MORE

Opini

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman
19/1/2026 05:15
Privilese, Kuasa, dan Bencana
19/1/2026 05:10
Melayani Adalah Mendidik
19/1/2026 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Program Hospital Base: Nama Baru, Isi Lama
19/1/2026 05:00
Pilkada, Langsung Vs Perwakilan
12/1/2026 05:00
Izin, Bencana, dan Konflik Sosial di 2026
05/1/2026 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved