Efisiensi Anggaran Gerus Mutu Pelayanan di Pengadilan

SEKRETARIS Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto menyebut pelayanan di pengadilan di daerah tak maksimal. Hal ini dampak dari kebijakan efisiensi anggaran.

"Ya pastinya pelayanan di daerah atau di setiap tempat tidak bisa terpenuhi ya artinya tidak bisa maksimal, karena dengan anggaran yg istilahnya dikurangi atau diblokir, atau namanya efisensi tadi," kata Sugiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2).

Sementara, efisiensi anggaran dipastikan tidak berimbas pada gaji hakim. Karena sudah dialokasikan.

Baca juga : Tanpa TPPU, Dakwaan Jaksa terhadap Zarof Ricar Dinilai Lemah

"Karena gaji dan tunjangan itu sebenarnya masuk di belanja pegawai, gaji tunjangan masuk belanja pegawai sehingga tidak berdampak, tidak berpengaruh, ya," jelas Sugiyanto.

Saat rapat di Komisi III DPR, Sugiyanto mengungkap bahwa efisiensi yang dilakukan MA sejumlah Rp2.288.100.000.000. Sementara, total pagu anggarannya sejumlah Rp12.684.119.652.000.

Saat ini realisasi anggarannya baru 11,53 persen atau menyentuh Rp1.462.060.218.817. Tersisa 88,47 persen atau senilai Rp11.222.059.433.183.

Baca juga : Mahkamah Agung Tolak Kasasi Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bima

Nilai total efisensi tersebut terdiri dari blokir data dukung Rp104.150.170.000; blokir perjadian atau perjalanan dinas (akun 524) sebesar Rp253.483.035.000; dan blokir efisiensi sebesar Rp1.930.466.795.000.

Pemblokiran akun 524 itu disebut berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik. Termasuk berkaitan dengan kedinasan MA.

Berikut rinciannya:

Baca juga : Kejagung Pastikan Bukti Rp920 Miliar Zarof Ricar Dibawa ke Pengadilan

1. Bantuan transportasi hakim hanya cukup 6 bulan.

2. Pelayanan terpadu sidang keliling pengadilan negeri, Pengadilan agama/Mahkamah syariah hanya cukup 6 bulan dan pengadilan militer hanya 1 kali setahun

3. Biaya mutasi hakim tidak bisa terbayar keseluruhan 

Baca juga : MA Paling Banyak Diadukan ke DPR

4. Pembebasan biaya perkara (prodeo)

5. Pendidikan dan pelatihan calon hakim pada Diklat Kumdil

6. Pelatihan teknis yudisial hak kekayaan intelektual 

7. Pelatihan sertifikasi hakim niaga

8. Pelatihan sertifikasi hakim mediator 

9. Penyusunan dan implementasi data informasi pengadilan 

10. Penyusunan RKA+K/L dan DIPA

11. Penyusunan laporan / perjanjian Kinerja/ review IKU

12. Pelatihan dan sosialisasi kebijakan MA

13. Tidak terlaksananya perjalanan dinas ke luar negeri. (Fah/I-2)