MA Paling Banyak Diadukan ke DPR

KOMISI III DPR RI menerima 469 laporan masyarakat sepanjang 2024. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap, lebih dari sepertiga laporan yang diterimanya terkait pengaduan kepada Mahkamah Agung (MA).

Kendati demikian, ia menyebut bahwa masyarakat tidak mengadukan MA secara khusus, melainkan badan pengadilan di bawah MA. Namun, pihaknya tetap mengategorikannya sebagai pengaduan terahdap MA selaku salah satu mitra kerja Komisi III.

"Jumlah aduannya 149 atau setara dengan 31,7%," ujarnya di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (27/12).

Baca juga : MA Telah Jatuhkan Sanksi Kepada 206 Hakim Sepanjang 2024

Menurut Habiburokhman, pengaduan terhadap MA yang diterima Komisi III terkait penanganan perkara, mafia peradilan, mafia pertanahan, dan profesionalisme pelayanan publik.

Adapun mitra kerja Komisi III terbanyak yang diadukan adalah Badan Narkotika Nasional (BNN). Habiburokhman mencatat, pihaknya menerima 113 aduan atau 24,1% dari total aduan terkait penanganan perkara narkotika serta profesionalitas pelayanan publik.

Berkutnya, Kejaksaan RI menjadi mitra kerja terbanyak yang diadukan dengan 85 pengaduan atau 18,2%. Pengaduan terhadap Korps Adhyaksa terkait penyaahgunaan wewenang, pelanggaran pidana oleh oknum anggota, dan pelanggaran kode etik.

Baca juga : MA Terbitkan 30.763 Putusan Sepanjang 2024

Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima mitra kerja Komisi III yang paling banyak diadukan, masing-masing dengan 60 dan 23 aduan.

Habiburokhman memaparkan, jenis aduan yang dilayangkan ke dua institusi tersebut terkait penanganan perkara dan profesionalitas pelayanan publik. Khusus untuk Polri, aduan lainnya menyangkut penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran kode etik oleh oknum anggota.

Bagi Habiburokhman, ratusan aduan yang diterima Komisi III menunjukkan bahwa masyarakat percaya kepada pihaknya. Ia menegaskan, seluruh pengaduan masyarakat itu sudah diteruskan kepada mitra kerja Komisi III dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

"Komisi III pada periode ini telah menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat, khususnya melakukan RDP maupun RDPU dengan 11 pihak," katanya.

"Dan telah menghasilkan berbagai rekomendasi untuk perbaikan dalam menciptkan sistem penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan berkemanfaatan sesuai ketentuan perundang-undangan," tandas Habiburokhman. (Tri/I-2)