Politik Dan Hukum

Ahok: Kalau tidak Ditolak Jokowi, Pertamina Harusnya Untung Rp100,57 T

Ahok membongkar potensi keuntungan jumbo yang menguap akibat tidak dijalankannya transformasi sistem subsidi energi.

Iuran 1 Miliar Dolar AS untuk Dewan Perdamaian, Komisi 1 Sebut tak Ada di APBN

KETUA Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menegaskan iuran 1 miliar dolar AS oleh Indonesia untuk masuk Dewan Perdamaian Gaza tidak diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

Komisi I DPR soal Iuran 1 Miliar Dolar AS di Dewan Perdamaian Gaza: Bisa Jadi National Pride 

KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto angkat bicara soal iuran 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun. Isu itu mencuat setelah Indonesia memutuskan untuk masuk Dewan Perdamaian

Pasal KUHP-KUHAP Banyak Digugat ke MK, Pemerintah Tegaskan Siap Beri Keterangan

DERETAN pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Posisi Polri di Bawah Presiden Disebut untuk Menjaga Netralitas Institusi

Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.

Satgas PKH Bidik Pidana 28 Korporasi Penyebab Banjir Sumatra

Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.

Di Sidang Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden Bila Perlu

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan kesaksian keras dan emosional dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero).

Ahok Pastikan tak Ada Temuan BPK dan BPKP soal Penyewaan Terminal BBM oleh Pertamina

Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.

Soal Tuduhan Oplos BBM di Pertamina, Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T

Selain itu, Ahok mengaku tidak mengetahui soal penghitungan kerugian negara dalam perkara ini yang nilainya mencapai Rp285 triliun, sebagaimana tuduhan jaksa.

Satgas PKH Cabut Izin 28 Korporasi di Sumatra, Pengelolaan Lahan Dialihkan ke Danantara dan Kemeninves

Satgas PKH resmi mencabut izin usaha 28 korporasi yang beroperasi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

MAKI Ingatkan Jaksa Jangan Terjebak Manuver Nadiem Makarim

Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.

DPR Resmi Tetapkan I Wayan Sudirta Jadi Wakil Ketua MKD

Cucun menjelaskan bahwa pergantian ini sepenuhnya berdasar pada ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 serta Peraturan Tata Tertib DPR RI.

Manuver DPR Pilih Adies Kadir Dinilai Upaya Lumpuhkan MK

Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.

Ahok Desak Jokowi: Kasih Saya Jabatan Dirut atau tidak Sama Sekali

Ahok secara blak-blakan mengaku pernah memberikan pilihan sulit kepada Jokowi: "Berikan jabatan Direktur Utama (Dirut) atau tidak sama sekali."

Ahok: Penyimpangan di Pertamina Terendus dari Laporan Tender Aditif

Ahok mengungkap sejumlah temuan penyimpangan selama dirinya menjabat sebagai Dewan Komisaris Pertamina. 

Sidang Kasus Migas Rp285 Triliun, Ahok Ungkap Peran Golf dalam Pertemuan Bisnis

Ahok bersaksi di sidang korupsi migas Rp285 triliun. Ia menyebut lapangan golf sebagai tempat negosiasi bisnis yang paling sehat dan murah.

DPR Tunggu Usulan Nama Pimpinan Komisi III dari Golkar dan NasDem

Kekosongan posisi Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Golkar merupakan implikasi dari ditetapkannya Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI.

DPR Tetapkan Sari Yuliati Sebagai Wakil Ketua DPR Gantikan Adies Kadir

Pengangkatan Sari didasarkan pada ketentuan Pasal 39 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Inosentius Samsul Dapat Tugas Baru, Adies Kadir Melenggang ke Mahkamah Konstitusi

Adies Kadir dipastikan telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golkar serta posisinya sebagai anggota legislatif. 

Penunjukan Adies Kadir Sinyal Politisasi MK dan Agenda Otoritarian

Manuver DPR tersebut merupakan bagian dari tren global menguatnya otoritarianisme yang menyasar institusi demokrasi.

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

Membangun 10 Universitas Baru: Solusi atau Ilusi?

Scam Kamboja dan Darurat Kejahatan Siber Keuangan

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia