Politik Dan Hukum

Kuasa Hukum Tegaskan Tindakan Martin Haendra Nata Sesuai Prinsip GCG 

Tim kuasa hukum Martin Haendra Nata menegaskan bahwa seluruh tindakan kliennya dalam perkara tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina telah dijalankan sesuai prinsip GCG.

Kepemimpinan Yanto Dinilai Perkuat Pengawasan Hakim

PENUNJUKAN Prof. Yanto sebagai Ketua Kamar Pengawasan MA seiring terpilihnya sebagai Ketua Umum Ikahi dinilai menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem pengawasan hakim.

8 Orang Ditangkap KPK dalam OTT di Ditjen Pajak, Ada Pegawai dan Wajib Pajak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap delapan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.

KPK Sita Uang Tunai Ratusan Juta Rupiah dari OTT Pegawai Pajak

KPK menyita uang ratusan juta rupiah serta sejumlah valuta asing dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Utara.

Pandji Pragiwaksono Dipolisikan, Komisi III DPR: Kritik Lewat Seni Wajar dalam Demokrasi

Menurut Abdullah, sebagai warga negara, Pandji memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan kritik, selama hal tersebut dilakukan dengan cara yang baik.

OTT Pertama di 2026: KPK Tangkap Pegawai Ditjen Pajak

KPK mengawali tahun 2026 dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan.

Mens Rea, Frasa yang Mendadak Viral, Apa Definisinya?

Pahami arti mens rea secara mendalam, etimologi bahasa Latin, hingga penerapannya dalam hukum pidana Indonesia dan perbedaannya dengan actus reus.

Jokowi Maafkan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis terkait Kasus Ijazah Palsu

Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.

Menhan Sjafrie Dorong Kerja Sama Teknologi Pertahanan Indonesia–Turki

Selain melakukan pertemuan bilateral, Sjafrie beserta jajaran juga meninjau langsung fasilitas industri pertahanan Turki di ASELSAN.

Mahfud MD: Pandji tak Bisa Dipidana karena Materi Mens Rea-nya

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.

Kasus Pandji dan Materi Mens Rea, Legislator: Jika Komedi Dipersoalkan, Kritik Akan Sunyi

Legislator PDIP Charles Honoris menilai kasus laporan terhadap Pandji Pragiwaksono soal materi Mens Rea mengancam kebebasan berekspresi dan demokrasi.

Pandji Dilaporkan ke Poisi, PDIP: Demokrasi tak Boleh Kalah oleh Rasa Tersinggung

PDIP menanggapi pelaporan komika Pandji Pragiwaksono ke Polda Metro terkait materi stand up comedy “Mens Rea” dan menegaskan kebebasan berekspresi.

Pandji Pragiwaksono Dipolisikan, Legislator Ingatkan Ancaman Kriminalisasi Berekspresi

Marinus Gea menyoroti pelaporan Pandji Pragiwaksono atas materi stand up comedy “Mens Rea” dan mengingatkan bahaya kriminalisasi ekspresi

PDIP Tegaskan Menolak Wacana Pilkada Dipilih DPRD, Siap Berdiri Sendiri

PARTAI Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali menegaskan posisi mereka yang konsisten menolak gagasan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme DPRD.

Wacana Pilkada lewat DPRD, Akademisi: Dari Demokrasi Jadi Ajang Negosiasi

WACANA pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke pemilihan melalui DPRD menuai polemik.

Kapan Gus Yaqut dan Gus Alex Ditahan KPK? Ini Bocoran dari Jubirnya

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.

Bawaslu Sulsel Siapkan Strategi Pengawasan Preventif Jika Pilkada Kembali ke DPRD

MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.

MAKI Desak KPK Jerat Pidana Pencucian Uang untuk Yaqut Cholil

Dugaan pungutan liar dalam pengelolaan kuota haji bukan hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga berpotensi melibatkan praktik penyamaran dan penempatan dana di luar mekanisme resmi.

Gus Yahya Janji tak Intervensi Nasib Adiknya yang Jadi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

Ia juga memastikan bahwa PBNU secara organisasi tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan Eks Menag Yaqut.

Kejagung Jamin Restorative Justice tak Jadi Alat Dagang dalam KUHP dan KUHAP

Anang mengajak masyarakat turut memantau semua proses RJ yang terjadi di Indonesia. Jika mengendus adanya transaksional, masyarakat diharap melapor.

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia