Politik Dan Hukum

PKS soal Pemisahan Pemilu Pusat dan Lokal: MK Telah Melampaui Kewenangan Pembentuk UU

Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.

Komisi III DPR Belum Jadwalkan Pemanggilan MK Soal Putusan Pemisahan Pemilu Pusat dan Lokal

SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.

Parpol Diminta Tunjukan Kepatuhan dalam Berkonstitusi

MK dalam perkembangannya tidak lagi menjadi sekadar negative legislator dalam meneruskan suatu perkara, tetapi sudah melangkah progresif sebagai lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi.

KPK Tidak Tangkap Kapolres dalam OTT di Sumut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.

Sosiolog UGM: Partai Politik Dituntut Mereformasi Diri

Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.

DPR Kawal Penulisan Ulang Sejarah Jalan Terus

Wakil Ketua DPR RI  Sufmi Dasco Ahmad   mengatakan bahwa pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Ketua DPR dan hasil diskusi dengan Pimpinan DPR RI lainnya.

Kecepatan Pemilihan Dubes Krusial Cegah Kekosongan Diplomatik

ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB Oleh Soleh menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah mengisi sembilan posisi Duta Besar (dubes) yang kosong

Pukat UGM Singgung Pelanggaran Etik Terkait Surat Kunjungan Istri Menteri UMKM 

Pukat UGM menilai ada pelanggaran etik terkait surat berkop Kementerian UMKM terkait kunjungan istri Maman Abdurrahman

Kemampuan Terjemahkan Visi-Misi Presiden Jadi Indikator Penilaian Calon Dubes

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan tak ada tolok ukur yang spesifik dalam penilaian para calon dubes, namun indikator kecocokan dengan negara yang akan ditempati menjadi penilaian

"Ini Belum Akhir”: Istri Tom Lembong Tanggapi Tuntutan Kasus Korupsi Impor Gula

MARIA Franciska Wihardja, istri dari mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, menegaskan bahwa proses hukum yang menjerat suaminya belum berakhir

Mengapa Tom Lembong Tidak Dibebankan Uang Pengganti dalam Kasus Korupsi Impor Gula? Ini Penjelasan Jaksa

Jaksa memutuskan untuk tidak membebankan uang pengganti kepada Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan, dalam kasus dugaan korupsi impor gula. 

Menilik Sejumlah Calon Dubes, Ada Adik Luhut, Mantan Menko, Politisi Hingga Purnawirawan TNI

Melansir berbagai sumber, ada beberapa nama beken muncul dalam daftar dubes yang melakukan fit and proper test.

Hari Kedua Fit and Proper Test Calon Dubes, Ada Suriah hingga Korea Utara

KOMISI I DPR kembali menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 12 calon duta besar (dubes) RI untuk beberapa negara sahabat.

Heboh Temuan Senjata, Perbakin Sumut Bela Anak Buah Bobby Nasution

PERSATUAN Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia (Perbakin) Sumatra Utara membela Kepala Dinas PUPR Sumatra Utara (Kadis PUPR Sumut) Topan Ginting perihal kepemilikan senjata api.

Endus Dugaan Gratifikasi Kunjungan ke Eropa, MAKI Minta KPK Panggil Istri Menteri UMKM

Koordinator MAKI Boyamin Saiman meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil istri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman, Agustina Hastarini.

Surya Paloh: MK Mencuri Kedaulatan Rakyat!

KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai Mahkamah Konstitusi (MK) teledor dan mencuri kedaulatan rakyat dengan mengeluarkan putusan pemisahan pemilu.

Minta Istrinya Ditemani KBRI, Sebesar ini Harta Kekayaan Menteri UMKM

NAMA Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman belakangan disorot publik usai surat katebelece berkop Kementerian UMKM. 

Komnas PA Tolak Intervensi Kementerian HAM pada Kasus Cidahu

KOMNAS Perlindungan Anak menyoroti beberapa hal krusial seperti kekhawatiran terhadap intervensi Kementerian HAM pada kasus persekusi di Cidahu.

Menteri Pigai Nilai Stafsusnya telah Cederai Perasaan Korban Kasus Cidahu

MENTERI HAM Natalius Pigai menilai tindakan staf khususnya, Thomas Harming Suwarta, telah mencederai perasaan ketidakadilan bagi pihak korban dalam kasus Cidahu.

Soal Putusan MK, Wamendagri: Indonesia Perlu Sistem Pemilu Berkelanjutan

Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang sudah melakukan proses revisi Undang-Undang Pemilu.

Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan

Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global

Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia