Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
TRADISI mudik Lebaran harus mampu dimanfaatkan untuk melestarikan nilai-nilai persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
"Mudik bukan sekadar pulang kampung. Ini adalah momentum strategis untuk memupuk persatuan dan toleransi, terutama ketika para perantau bertemu kembali dengan keberagaman di daerah asal," ujar Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3).
Pemerintah memprediksi pergerakan pemudik tahun ini mencapai 155 juta orang. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026 dengan 21,97 juta pergerakan pemudik dalam sehari.
Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, 76,24 juta orang akan menggunakan mobil pribadi, dengan 50,63 juta di antaranya melintasi jalan tol.
Sementara itu di sejumlah titik, kendaraan roda dua masih mendominasi. Di DIY tercatat 129.194 sepeda motor masuk wilayah tersebut pada awal arus mudik (14/3).
Program Mudik Gratis yang diinisiasi sejumlah pihak, baik swasta maupun pemerintah, menurut Lestari, merefleksikan nilai-nilai toleransi dan kekeluargaan antarsesama anak bangsa.
Rerie, sapaan akrab Lestari mengingatkan bahwa para pemudik dapat menjadikan perjalanan ke kampung halaman sebagai sarana memperkuat nilai-nilai kebangsaan.
"Di jalan raya, kita bertemu dengan sesama pemudik dari berbagai latar belakang. Di kampung halaman, kita kembali menyatu dengan akar budaya. Toleransi dan persatuan harus dipraktikkan, bukan sekadar wacana," ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.
Di tengah tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, tambah Rerie, semangat kebersamaan dan toleransi sangat dibutuhkan untuk memperkuat ikatan sosial setiap anak bangsa.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap generasi penerus dapat secara konsisten mengamalkan dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.
Nilai-nilai kebangsaan, tegas Rerie, harus mampu dimanfaatkan sebagai landasan bertindak untuk menjawab berbagai tantangan dalam mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di masa depan. (RO/Z-10)
Perkembangan dunia digital harus diimbangi dengan sistem perlindungan yang memadai bagi setiap warga negara, termasuk perempuan dan anak, dari ancaman yang menyertainya.
Komitmen negara untuk melindungi dan memenuhi hak setiap warganya, termasuk penyandang disabilitas, harus konsisten diwujudkan dengan dukungan semua pihak.
Upaya membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing tak akan pernah tuntas selama akses pendidikan anak usia dini (PAUD) masih timpang.
Langkah penambahan keterampilan baru pada peserta didik harus konsisten direalisasikan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang adaptif.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya membangun ekosistem hukum yang kuat serta edukasi yang memadai untuk melindungi anak-anak.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mendorong pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat adat dengan segera mengesahkan RUU Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA).
RUU PPRT resmi jadi inisiatif DPR RI pada 12 Maret 2026. Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya UU PPRT untuk perlindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja.
Lestari mengingatkan bahwa tantangan mudik tahun ini semakin kompleks, terutama dengan adanya ancaman krisis iklim yang berpotensi mengganggu mobilitas masyarakat.
Lestari Moerdijat soroti pentingnya kebijakan struktural bagi kesetaraan perempuan di IWD 2026. Simak data kesenjangan gender dan perlindungan perempuan terbaru.
Lestari Moerdijat dorong kolaborasi Kemenkes dan Kemendikdasmen untuk skrining kesehatan mental siswa guna atasi ancaman gangguan jiwa generasi muda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved