Politik Dan Hukum

KPK Kini Fokus Jerat Yaqut ke Persidangan dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Budi mengatakan, bukti dalam kasus ini mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yaqut dan Gus Alex. Sehingga, tersangkanya baru dua orang.

Yaqut akan Kooperatif Jalani Proses Hukum di KPK

Meski begitu, Melissa berharap semua hak kliennya dipenuhi, meski sudah menjadi tersangka. Salah satunya yaitu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

KPK: Tersangka Korupsi Kuota Haji Dua Orang, Yaqut dan Stafsusnya

KPK resmi menetapkan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas dan stafsusnya, Gus Alex, sebagai tersangka korupsi kuota haji 2023-2024. Kerugian negara capai Rp1 triliun.

Yaqut Tersangka, KPK Siapkan penahanan!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan secepatnya menahan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas setelah ditetapkan sebagai tersangka.

400 Travel Lebih Diperiksa KPK sebelum Tetapkan Yaqut Tersangka

KPK menetapkan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka setelah memeriksa lebih dari 400 travel terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji di Kemenag.

Soal Pelaporan Pandji Pragiwaksono, Pengamat: Masih Terapkan Praktik Rezim Lama

“Kalau memang tidak terima ya balas dengan jokes juga. Itu kan harusnya jokes balas jokes gitu ya,”

Selain Yaqut, KPK belum Beberkan Tersangka Lain Kasus Korupsi Kuota Haji

KPK resmi menetapkan mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji 2023-2024 dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp1 triliun.

Yaqut Tersangka, KPK: Aturan 92:8 Kuota Haji tak Dijalankan

KPK menyoroti pembagian tambahan kuota haji yang tidak sesuai ketentuan, dengan skema 50:50 menggantikan aturan 92:8.

Usut Aliran Uang Kasus Bupati Bekasi, KPK Periksa Mantan Kajari Eddy Sumarman

Tim penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pejabat aktif dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Eks Menag Yaqut Jadi Tersangka, KPK Bongkar Skandal Kuota Haji

KPK menetapkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembagian kuota haji setelah gelar perkara.

TePi Indonesia : Pilkada Via DPRD Merupakan Setback Kemunduran Luar Biasa

Jika Pilkada dianggap mahal, solusinya adalah digitalisasi pemilu e-voting/e-recap, reformasi pendanaan parpol, dan penegakan hukum yang galak terhadap pelaku politik uang. 

KPK Desak Anggota DPRD Bekasi Nyumarno Kooperatif dalam Kasus Suap Bupati Ade Kuswara

Nyumarno sedianya diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang (ADK).

Ketua Komite II DPD RI Raih Satya Lencana Wira Karya saat Pengawasan Banjir di Sumut

KONSISTENSI Ketua Komite II DPD Badikenita B.R. Sitepu, dalam memperjuangkan nasib petani mendapatkan pengakuan tertinggi negara. 

Polisi segera Klarifikasi dan Analisis Bukti Laporan terkait Komika Pandji

Laporan itu terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk Mens Rea.

KPK Telaah Dugaan Penahanan Royalti Rp14 Miliar oleh LMKN

Persoalan ini mencuat setelah sekitar 60 pencipta lagu melaporkan LMKN ke KPK pada 6 Januari lalu. Mereka menduga adanya ketidakwajaran dalam penahanan dana royalti.

Ini Alasan Angkatan Muda NU Laporkan Pandji Pragiwaksono

Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.

Profil Pandji Pragiwaksono, Perintis Stand Up Comedy Indonesia yang Kini Dipolisikan

Bagi sebagian publik, Pandji adalah simbol kebebasan berpendapat dalam komedi. Namun bagi pihak lain, materinya kerap dianggap melewati batas.

Singgung Tambang NU di 'Mens Rea', Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

Rizki menilai pernyataan Panji telah merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

Bukti Korupsi Kuota Haji Kuat, KPK Isyaratkan Eks Menteri Terlibat

Masalah dalam kasus korupsi ini adalah karena adanya pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. I

Mensesneg: Anggaran Rp60 Triliun untuk Satgas Rehabilitasi Sumatra di Luar BNPB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan anggaran Satgas rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra berada di luar BNPB dan masih bersifat dinamis.

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia