Politik Dan Hukum

PSI Sebut akan Buka Pintu Lebar-Lebar untuk Jokowi

Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang

Pembahasan Revisi UU Pemilu, Baleg DPR: Lebih Cepat Dimulai Lebih Baik

Pembahasan RUU Pemilu membutuhkan waktu panjang demi menciptakan sistem pemilu yang sesempurna mungkin.

Eks Stafsus Nadiem Makarim Dipanggil Kejagung Besok

Total, ada tiga mantan anak buah Nadiem yang akan dimintai keterangan. Mereka semua mangkir, saat dipanggil penyidik, pekan lalu.

Kubu Hasto Protes Penyadapan Tanpa Izin Dewas, KPK: Dinamika Sidang

Jubir KPK mengatakan, tiap kubu dalam persidangan memiliki argumen hukum sendiri untuk membela diri, atau membuktikan dakwaan.

NasDem Harap Presiden Prabowo Perkuat Diplomasi Indonesia di Forum KTT G7

ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini mengapresiasi dan menyambut baik undangan pada Presiden Prabowo Subianto hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Kanada

PSI Buka Pintu Selebar-lebarnya untuk Jokowi

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.

Penegak Hukum Harus Lebih Serius Mewujudkan Perlindungan Bagi setiap Warga Negara

PENINGKATAN peran masyarakat dan keseriusan pemangku kebijakan khususnya penegak hukum dalam memahami dan menegakkan hukum mendesak direalisasikan.

TKA dan Agen Terpaksa Berikan Duit karena Diancam Denda 

Para tersangka tidak mau mengurusi dokumen perizinan TKA yang tidak memberikan uang. Mereka pun tidak diberikan pemberitahuan, untuk mengulur masa berlaku izin sebelumnya.

Eks Penyidik KPK Sebut Pemeriksaan Ridwan Kamil dalam Korupsi BJB Harus Transparan Agar Tak Terkesan Tebang Pilih

Pemeriksaan kasus korupsi pengadaan di BJB yang telah berlangsung lebih dari tiga bulan tak kunjung memperlihatkan perkembangan yang berarti. 

Ini Alasan Kemendagri Perbolehkan Pemda Kembali Rapat di Hotel

Data dari PHRI menunjukkan penurunan kinerja perhotelan dan anjloknya tingjat hunian dan kegiatan di hotel yang berpotensi untuk tidak saja meningkatkan angka PHK.

Miris, Tarif Pemerasan TKA di Kemenaker Ditentukan Dirjen

KPK mengumumkan identitas delapan tersangka kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA).

Tersangka Suap Dana Hibah Dikabarkan Hilang, KPK Koordinasi Lembaga Lain

Budi menilai pencarian Kusnadi penting dilakukan. Agar, lanjutnya, kasus suap dana hibah bisa segera dituntaskan.

KPK Diminta Segera Periksa Cak Imin dan Ida Fauziyah terkait Dugaan Korupsi di Kemenaker

KPK diminta memeriksa tiga mantan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Hanif Dhakiri, dan Ida Fauziyah  terkait dugaan korupsi di Kemenaker

Mantan Ketua DPRD Jatim Tersangka Korupsi Hilang, KPK Turun Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum terkait kabar hilangnya mantan Ketua DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi.

Bos PT Sritex Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Kejaksaan Agung (Kejagung) mencekal Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Iwan Kurniawan Lukminto ke luar negeri.

Cegah Iwan Lukminto, Kejagung Mau Permudah Penyidikan Korupsi di Sritex

Harli mengatakan, pencegahan untuk Iwan berlaku selama enam bulan. Dia akan dipanggil penyidik, dalam waktu dekat.

Pakar: Sistem Pengawasan KY yang Kaku dan Formal Hambat Pemberantasan Mafia Peradilan

Sistem pengawasan Komisi Yudisial (KY) yang terlalu kaku dan formal menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pemberantasan mafia peradilan.

Lapor Mas Wapres Diklaim Masih Terus Tanggapi Ribuan Laporan Masyarakat

Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%. 

5 Miliar Hasil Patungan Pegawai Kemenaker untuk Kembalikan Uang Pemerasan TKA

Mereka semua tidak ditetapkan sebagai tersangka. Status mereka mulai dari office boy (OB) sampai staf di Ditjen Binapenta Kemnaker.

8 Mobil Sampai Uang Asing jadi Barang Bukti Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker

Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.

Ancaman Pelanggaran HAM di Balik Personalisasi Konten Berbasis AI

Fait Accompli - Parents Love Paradoks dengan Produktivitas Kerja

Menteri Mu’ti, Pembelajaran Mendalam dan SPMB

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting