Politik Dan Hukum

Tak Diizinkan Bicara ke Media, Nadiem Tulis Surat Beberkan Kejanggalan Kasus Chromebook

Pernyataan itu dibacakan oleh kuasa hukumnya, Dodi S. Abdulkadir, dalam bentuk surat terbuka yang berisi sejumlah pertanyaan yang menurut Nadiem perlu dinilai secara jernih oleh publik.

PKB Klaim Pilkada tak Langsung Lewat DPRD Tekan Biaya Politik

KETUA DPP PKB Daniel Johan, menilai usulan pemilihan kepala daerah atau pilkada tak langsung lewat DPRD menjadikan demokrasi lebih efektif dan menekan biaya politik.

Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Nadiem dalam Kasus Chromebook

Permohonan tersebut disampaikan JPU saat membacakan tanggapan atas eksepsi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (8/1).

Kelola SDA dengan Bijak, Amanat Pasal 33 untuk Kesejahteraan Rakyat

KETUA DPP Garuda Astacita Nusantata (GAN) Muhammad Burhanuddin yang juga Alahli hukum tata negara menegaskan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan fondasi utama sistem ekonomi politik Indonesia.

Polda Metro Jaya Terapkan KUHAP Baru, Jamin tak Hambat Penyidikan

Reonald memandang KUHAP baru malah lebih melindungi hak asasi manusia (HAM), baik korban, tersangka, dan saksi.

Presiden Prabowo: Bonus SEA Games adalah Tabungan Kehormatan, bukan Upah!

Presiden Prabowo Subianto menyerahkan bonus bagi atlet berprestasi SEA Games ke-33 Thailand. Ia berpesan dana tersebut dijadikan tabungan, bukan sekadar upah.

Polda Metro Terapkan KUHP Baru terhadap Roy Suryo cs

Adapun, tersangka klaster pertama itu belum pernah diperiksa dalam kapasitas sebagai tersangka.

KUHP dan KUHAP Baru, Kejagung: P18 dan P19 Tak Lagi Bisa Bolak Balik

Menurut Anang, perbedaan ini bukan masalah serius. Penyesuaian juga diyakini tidak akan lama.

Panja Komisi III DPR RI Tegaskan Kedudukan Polri Tetap di Bawah Presiden

Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.

UU Penanggulangan Bencana Digugat ke MK, Status Bencana Nasional Jadi Sorotan

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

366 Perkara Gugatan sepanjang 2025, MK Awali 2026 dengan Uji Materi KUHP dan Status Polri

Ketua MK Suhartoyo mengungkapkan bahwa lembaga tersebut telah menangani 366 perkara pengujian undang-undang (PUU) sepanjang tahun 2025.

Baru Sepekan Berlaku, KUHP Nasional Banjir Gugatan di Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) langsung dihadapkan pada gelombang uji materiil (judicial review) terhadap KUHP yang baru berlaku.

DPR Desak Komdigi Blokir X Milik Elon Musk Imbas Deepfake Porno Grok AI

Komisi I DPR RI mendesak Komdigi memblokir platform X jika gagal mengendalikan Grok AI yang memproduksi konten pornografi deepfake. Negara tak boleh kalah.

Dominasi Peradilan Militer Digugat ke MK, Pemohon Soroti Impunitas Prajurit TNI

Dalam sidang MK tersebut, para pemohon menilai aturan tersebut berpotensi melanggengkan impunitas prajurit TNI dan melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Pusat-Lokal Final, Pakar Politik: Harus Dilaksanakan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.

Pakar: Lonjakan Uji UU ke MK Akibat Praktik Legalisme Otokratik

Mahkamah Konstitusi (MK) mencatat lonjakan signifikan permohonan pengujian undang-undang (UU) sepanjang 2025.

Wacana Pilkada oleh DPRD Dinilai Bermasalah

ORGANISASI BEM Pesantren menilai kebijakan Pilkada dipilih oleh DPRD bermasalah secara etika politik Islam dan berpotensi melemahkan prinsip amanah serta kedaulatan rakyat.

Struktur Polri di Bawah Presiden Keputusan Final Konstitusi

Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Polri harus melalui persetujuan legislatif

Perpendek Rentang Kendali, Kriminolog Usul Jabatan Wakapolri Dibagi Dua Wilayah

Keterbatasan pengawasan dari pimpinan pusat seringkali menjadi celah terjadinya penyimpangan oleh anggota Polri di daerah.

Kemenhut Bantah Digeledah Kejagung

Kementerian Kehutanan menyampaikan klarifikasi terkait kehadiran penyidik Kejaksaan Agung di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, pada Rabu (7/1) siang.

Trump dan Dunia di Tepi Jurang

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia