Politik Dan Hukum

Pakar: Sistem Pengawasan KY yang Kaku dan Formal Hambat Pemberantasan Mafia Peradilan

Sistem pengawasan Komisi Yudisial (KY) yang terlalu kaku dan formal menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya pemberantasan mafia peradilan.

Lapor Mas Wapres Diklaim Masih Terus Tanggapi Ribuan Laporan Masyarakat

Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%. 

5 Miliar Hasil Patungan Pegawai Kemenaker untuk Kembalikan Uang Pemerasan TKA

Mereka semua tidak ditetapkan sebagai tersangka. Status mereka mulai dari office boy (OB) sampai staf di Ditjen Binapenta Kemnaker.

8 Mobil Sampai Uang Asing jadi Barang Bukti Kasus Pemerasan TKA di Kemnaker

Pertama yakni mantan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono.

Kakorlantas Tegaskan Penertiban Kendaraan Kelebihan Dimensi dan Muatan Terus Dilakukan

Ini merupakan perintah langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang didukung penuh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.

OPM Tembak 2 Warga Sipil Pekerja Bangunan Gereja

Kedua korban, Rahmat Hidayat (45 th) dan Saepudin (39th) merupakan pekerja bangunan yang bekerja sebagai tukang bangunan yang sedang bekerja mengecat bangunan Gereja.

Kerja Sama dengan Dirjen Pajak, KPK Sebut Kasus Korupsi BJB Bukan Cuma Iklan

Menurut KPK, kasus ini membuat negara merugi Rp222 miliar.

Ancaman Terorisme tidak Hilang Sepenuhnya, Sistem Deteksi Dini Perlu Diperkuat

GURU Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Mirra Noor Milla menyatakan Indonesia berhasil menekan aksi terorisme dengan mencatatkan nol serangan dalam dua tahun terakhir.

Penuntasan Kasus Sritex agar jadi Pelajaran untuk Korporasi Lain

Penegakan tindak pidana korupsi harus menjangkau seluruh pihak, tak terkecuali pihak swasta yang menerapkan praktik-praktik tidak sehat dalam menjalankan perusahaan.

Kehadiran Menkeu Sri Mulyani ke Nduga Jadi Langkah yang Sangat Penting

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jadi menteri keuangan pertama yang melakukan kunjungan kerja ke daerah konflik di Papua.

Ramai Tambang di Raja Ampat, Pengamat : Perlu Penyelesaian Bukan Hanya Pendekatan Militer

Papua tengah disorot akibat tambang nikel di Raja Ampat yang kaitannya dengan sumber daya alam dan masalah kesejahteraan. Perlu pendekatan bukan hanya keamanan menyelesaikan masalah Papua

Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, Golkar Tuding Ada Pengusaha Hitam Serang Bahlil

KETUA Fraksi Golkar M. Sarmuji menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia diserang oleh pengusaha 'hitam' yang merasa dirugikan oleh kebijakannya.  Itu berkaitan dengan tambang nikel di Raja Ampat

Lestari Moerdijat Dorong Ekosistem Gizi Seimbang untuk Percepat Penurunan Stunting di Indonesia

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya membangun ekosistem yang menyeluruh untuk mewujudkan konsumsi gizi seimbang di masyarakat adalah upaya menurunkan stunting

Pidato Anti-Penjajah Megawati Dinilai Sejalan dengan Ideologi Prabowo, PDIP akan Masuk Koalisi?

pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal penjajahan asing selaras dengan ideologi Presiden Prabowo Subianto yang sering berkata anti-asing

Pilih PSI Ketimbang PPP, Pengamat: DNA Politik Jokowi Identik dengan PSI

Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Gunakan Rompi Anti-peluru, Sri Mulyani Jadi Menkeu Pertama Kunjungi Daerah Konflik di Papua

Kedua menteri langsung menuju Pos Komando Taktis (Poskotis) Yonif 733/Masariku untuk meninjau situasi dan kondisi di wilayah tersebut. 

Jokowi Pilih PSI Ketimbang PPP Dinilai Cocok untuk Teruskan Agenda Politik Kaesang

Jokowi terpilih sebagai Ketua Umum PSI lebih besar. Sedangkan, bagi PSI bergabungnya Jokowi membuat peluang partai tersebut lolos ke parlemen lebih besar.

Persaingan Menteri dengan Wakil Menteri di Kabinet Prabowo Bukan Hal Baru

Fenomena isu persaingan ini, kata Hensa, tidak hanya terjadi di Kementerian-Kementerian tertentu, tetapi juga di beberapa kementerian lain.

ICW: LHKPN Instrumen Penting Pencegahan Korupsi

Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara

Daftar 19 Lahan dan Bangunan Deddy Corbuzier yang Terdaftar di LHKPN

Dengan total harta kekayaan yang dimiliki, LKHPN Deddy tercatat memiliki 19 bidang tanah dan bangunan dengan nilai keseluruhan mencapai Ro 66,5 miliar.

Ancaman Pelanggaran HAM di Balik Personalisasi Konten Berbasis AI

Fait Accompli - Parents Love Paradoks dengan Produktivitas Kerja

Menteri Mu’ti, Pembelajaran Mendalam dan SPMB

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting