Politik Dan Hukum

Wacana Polri di Bawah Kementerian Menguat, Praktisi Ingatkan Ancaman Intervensi Politik

WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.

Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Didesak Telusuri Aliran Dana Rp1 Triliun

KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.

Jokowi Berharap Polda Metro Buka Peluang Restorative Justice bagi Eggi Sudjana dan Dama Hari Lubis

MANTAN Presiden Joko Widodo berharap, Polda Metro Jaya dan penyidik membuka kemungkinan langkah restorative justice (RJ) bagi Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis.

Nin Yasmine Lisasih S.H., M.H. : Peraih Dua Penghargaan di Penghujung Tahun 2025 dalam Peran Gandanya sebagai Akademisi dan Praktisi Hukum.

Nin Yasmine Lisasih meraih Woman Empower Woman Award 2025 dan masuk Top 35 Dosen Hukum Terfavorit versi Hukumonline berkat kiprahnya sebagai akademisi dan praktisi hukum.

KPK Menduga Ada Aliran Uang ke Ditjen Pajak Kemenkeu 

(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

DPR Soroti Buruknya Perpustakaan Daerah hingga Gangguan Ipusnas

Kondisi perpustakaan daerah serta layanan digital nasional menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI bersama Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) 

Jarang-Jarang Hakim Periksa Langsung Barang Bukti Mobil Ferrari dan Motor Harley Davidson, Ini Alasannya

Hakim Ketua Efendi pun langsung menanyakan kepemilikan mobil dan motor mewah itu kepada Ariyanto.

Batas Kritik dan Hina Pemerintah di KUHP Baru Dinilai Kabur, 9 Mahasiswa Lancarkan Gugatan ke MK

Ketidakjelasan ini disebut menyebabkan warga negara tidak dapat memprediksi secara rasional apakah kritik atau pendapatnya dapat dipidana.

Aliran Uang Kasus Suap Perpajakan Diduga Sampai ke Ditjen Pajak Kemenkeu

Kasus tersebut terjadi di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Ditjen Pajak Kemenkeu periode 2021-2026.

KPK Dalami Modus 'Uang Hangus' di Kasus Gratifikasi Eks Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono

Budi mengatakan KPK akan terus mendalami hal tersebut kepada para pihak swasta, termasuk saat memeriksa sejumlah saksi selama 13-14 Januari 2026.

Prabowo Tinjau IKN, Anggota DPR : Koreksi Desain Jangan Sampai Geser Target IKN sebagai Ibu Kota

ANGGOTA Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai permintaan Presiden Prabowo Subianto mengenai koreksi desain dan fungsi Ibu Kota Nusantara (IKN) mempercepat pembangunan di IKN

Usai Ditinjau Prabowo, Otorita Tegaskan Pembangunan IKN Berlanjut hingga 2028

KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, akan berlanjut hingga 2028. Hal setelah Presiden Prabowo Subianto berkunjung

Usai Ditinjau Prabowo, Otorita Minta Warga-Investor Tak Ragu soal Kelanjutan IKN 

KEPALA Otorita IKN Basuki Hadimuljono optimistis setelah Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. 

Persiapan Mudik 2026, Kakorlantas Polri Cek Kesiapan Personel dan Inovasi Teknologi di PJR Cikampek

Kakorlantas tengah melakukan analisis dan evaluasi (anev) mendalam terhadap pelaksanaan Operasi Lilin 2025 sebagai dasar penyusunan strategi Operasi Ketupat 2026. 

Komunikasi Politik di Ruang Digital Membutuhkan Etika dan Kritisisme

PAKAR komunikasi politik Gun Gun Heryanto mengatakan ruang digital telah menjadi arena utama komunikasi politik kontemporer.

Kasus Suap Pegawai Pajak, DPR Minta Kemenkeu Bersih-bersih

Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.

Ijazah Jokowi Jadi Informasi Publik, KPU Punya Waktu 14 Hari untuk Banding 

KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.

Perpres Jadi Pagar Hukum Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme Dinilai Inkonstitusional

Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional

Yusril Serahkan Keputusan Pilkada tak Langsung pada Pemerintah dan DPR

Yusril Ihza Mahendra menyerahkan keputusan soal mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada pada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia